Terkait Surat Penahanan, Hakim PN Akan Panggil Jaksa

 

SurabayaInvestigasi.today – Ketua Majelis Hakim pengadilan negeri Surabaya, Yulisar akan memanggil jaksa penuntut umum (JPU) terkait surat penetapan penahanan kepada terdakwa kasus pemalsuan surat dan penipuan, Hasan Aman Santosa yang belum di terima oleh JPU. Kamis (11/01/2018).

Pemanggilan kepada jaksa oleh hakim, dikarenakan terkait kabar bahwa hakim PN telah mengeluarkan surat penetapan penahanan kepada terdakwa yang hingga berita ini diunggah belum diterima oleh jaksa terkait.

“Nanti saya akan panggil jaksa, Siska. Tolong sampaikan jaksa itu jika bertemu, bilang saya yang panggil” ujar hakim Yulisar saat di konfirmasi setelah persidangan ini usai di gelar.

Jaksa kejari Tanjung Perak, Siska saat dikonfirmasi mengatakan jika dirinya belum menerima surat pernyataan penahanan dari hakim PN. Dalam kasus ini memang terdakwa tidak ditahan oleh penyidik dan kejaksaan. Ditambah lagi hakim PN tak menahan terdakwa meski kabar surat penetapan penahanan telah dikeluarkan oleh hakim.

Poin-poin penting yang mendasari hakim Yulisar untuk mengeluarkan surat penetapan penahanan kepada terdakwa, memang terdakwa melakukan pemalsuan surat dan penipuan dari pembelian sebuah truck Head Hino senilai Rp 510 juta kepada korban Eddy Tanuwijaya. Pada persidangan pekan lalu, isi dakwaan diperkuat oleh saksi ahli dari Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Sholahuddin Wahid sesuai pasal 263 dan 378 yang dihubungkan pada pasal 55 ayat (1).

“Sesuai pasal 263 tentang pemalsuan, dan pasal 378 tentang penipuan, dua pasal terhubung pada pasal 55 ayat (1) terdakwa sudah memenuhi unsur pidana” Ujar hakim Yulisar.

Akan tetapi pernyataan hakim Yulisar, dibantah oleh jaksa penuntut umum kejari Tanjung Perak, Siska. Dia membantah tidak menerima surat penetapan penahanan dari hakim PN.

“Saya belum menerima surat penahanan dari hakim terkait kasus ini” bantah jaksa, Siska.

Sementara itu, ketua dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Lacak), Fariji mengatakan hakim bisa menahan terdakwa dengan adanya pengeluaran surat penetapan penahanan yang di dikirimkan kepada jaksa sebagai eksekutor.

“Terdakwa kalau memang tidak ditahan, hakim tidak berhak menahan. Misal Hakim sudah mengeluarkan penetapan penahanan, namun eksekutornya yaitu jaksa tidak menahan, hakim tidak bisa disalahkan”

Tak hanya itu, kuasa hukum terdakwa, Ismed Alfayat cenderung menghindari wartawan saat awak media akan melakukan wawancara terkait kasus pemalsuan surat dan penipuan kepada korban, Eddy Tanuwijaya.

“Wawancara apa lagi” sembari bergegas pergi meninggalkan awak media.

Perlu diketahui, terdakwa kasus pemalsuan dan penipuan telah memberikan tiga buah cek/giro Bank BNI sebagai sarana dalam jual beli kendaraan Truk Head Hino senilai Rp. 510 juta. Setelah cek diterima korban, terdakwa lantas mendatangi Bank BNI bahwa telah kehilangan dua cek dengan No. 794268 dan No. 794269.

‌Mendengar laporan dari terdakwa, pihak Bank BNI lantas menyarankan untuk meminta surat kehilangan dari kepolisian. Setelah mendapat surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang diminta Bank Panin, saat itu juga pihak Bank BNI memblokir kedua cek tersebut. Alhasil cek yang diterima korban, Eddy Tanuwijaya tak bisa dicairkan. (Ml)

author
No Response

Leave a reply "Terkait Surat Penahanan, Hakim PN Akan Panggil Jaksa"