Capres 2024, Hasto: PDIP Tak Jadikan Hasil Survey Sebagai Tolak Ukur

0

Jakarta, Investigasi.today – Meski berdasarkan hasil riset beberapa lembaga survei terkait peluang sejumlah kader PDIP yang pantas dicalonkan pada Pilpres 2024 terbilang sangat bagus. Namun, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa PDIP tidak menjadikan hasil atau elektabilitas kader di survei sebagai tolak ukur untuk kemudian diusung sebagai calon presiden 2024.

“Mengingat pesan Ibu Megawati bahwa menjadi presiden itu mudah, tetapi menjadi pemimpin yang sangat sulit. Sebab, di tangannya bergantung hajat hidup 270 juta lebih rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, PDIP tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur,” ungkap Hasto, Sabtu (18/9).

Hasto menambahkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDIP pada 2024 tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega dan dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya,” tandas Hasto.

Hasto menyebut akan tiba waktunya PDI Perjuangan untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung. Seluruh kader PDI Perjuangan akan menyerahkannya kepada Megawati.

“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spiritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” jelas Hasto.

Tidak hanya itu, Hasto juga menegaskan bahwa PDIP tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode dan juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.

“Sejak awal PDI Perjuangan taat pada konstitusi dan Pak Jokowi juga sudah menegaskan berulang kali. Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di Jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya,” tegasnya.

“Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” pungkasnya. (Ink)