Firli Bahuri: KPK Tak Akan Terlibat Persaingan Politik dan Main Opini

0

Jakarta, Investigasi.today – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media massa dan lembaga swadaya masyarakat untuk memantau lembaganya.

Selain itu, Firli juga menyatakan bahwa KPK tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik.

“Kami pasti mau mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tetapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik,” ungkap Firli dalam keterangan persnya, Minggu (26/12).

Firli menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun.

Firli menegaskan, hanya kebersamaan dan kesadaran yang bisa membuat KPK sukses. “Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya,” tuturnya.

Firli menuturkan, KPK dibentuk untuk mencari jalan keluar bagi maraknya korupsi di masa lalu, sehingga diperlukan terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi.

Untuk itu, KPK dibuat sebagai lembaga independen dan profesional. Sejak awal, lanjut Firli, KPK menyadari begitu banyak harapan, namun tidak bisa bertindak sesuai opini publik saja selain menggunakannya sebagai masukan dan koreksi.

“KPK akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur ‘due process of law’. Maka, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan ‘simsalabim’ lalu ditangkap,” terangnya.

Firli menyatakan untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga. Kemudian, penguatan kualitas sumber daya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan dewan pengawas atau dewas sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019.

Selain itu, lanjut Firli, saluran opini sebagai masukan korektif, informatif, dan pelaporan juga sudah tersedia di KPK. Masyarakat berhak menggunakan seluruh saluran tersebut untuk menjaga KPK dari kekeliruan dan menjaga negara dari korupsi.

“KPK di bawah kepemimpinan saya dan seluruh pimpinan sampai akhir periode kerja kami akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga dan amanah undang-undang,” tandasnya.

“Kami memohon doa agar KPK semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara, sehingga tercipta budaya antikorupsi,” pungkasnya. (Ink)