Gugatan Ditolak MA, Nasib Pegawai KPK Tak Lolos TWK di Tangan Jokowi

0
Foto bersama perwakilan 75 pegawai KPK tak lolos TWK usai audensi dengan Komisioner Komnas HAM

Jakarta, Investigasi.today – Pil pahit harus ditelan Yudi Purnomo dan Farid Andhika, dua pegawai KPK yang mengajukan uji materiil terhadap peraturan KPK pada Mahkamah Agung (MA), karena gugatan yang mereka ajukan ditolak oleh MA. Kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan memasuki babak baru.

Secara resmi MA menolak uji materiil pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).

“Menolak permohonan keberatan hak uji materiil pemohon I Yudi Purnomo dan pemohon II Farid Andhika. Menghukum pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta,” ujar putusan No 26 P/HUM/2021.

MA menegaskan jika Yudi dan Farid, yang mewakili 57 pegawai KPK tak lolos TWK, tak bisa diangkat jadi ASN bukan karena Perkom 1/2021, tapi karena hasil asesmen TWK para pemohon yang TMS. Kini nasib Novel Baswedan dan pegawai KPK yang terancam dipecat berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK para pemohon yang TMS, sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah,” terang pertimbangan majelis.

Merespon hal tersebut, Novel pun membuat surat terbuka untuk masyarakat dan menunggu respon dari presiden terkait nasibnya, dan kawan-kawan yang tak lolos TWK.

Novel menyebut TWK yang dilaksanakan sebagai upaya alih status pegawai KPK jadi ASN terbukti banyak melawan hukum dan ilegal. “Mengingat pelaksanaan dari TWK telah terungkap banyak perbuatan melawan hukum, dan perbuatan ilegal lainnya. Hal itu telah dinyatakan oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM dalam temuan pemeriksaannya,” ungkap Novel, dikutip dari Twitter pada Kamis (9/9).

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh 57 pegawai KPK yang merasa tak mendapat keadilan itu.
Oleh karena itu, Novel menaruh harapan tinggi pada Jokowi terkait nasib pegawai berdedikasi di lembaga antirasuah.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan telah dikeluarkan keputusan MK, MA, banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman RI dan rekomendasi Komnas HAM, maka sekarang hanya menunggu penyelesaian masalah ini dari Presiden,” tuturnya.

“Mengingat sesuai dengan putusan JR dari MA yang menyatakan bahwa tindaklanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respon dari Presiden terkait dengan hal ini,” tandas Novel. (Ink)