Jual Beli Jabatan Kades, KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Sebagai Tersangka

0
Anggota DPR, Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari saat ditetapkan sebagai tersangka

Jakarta, Investigasi.today – Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin akhirnya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

Hasan Aminuddin adalah anggota DPR RI Fraksi NasDem yang juga mantan Bupati Probolinggo yang menjabat selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2013).

Saat jumpa pers terkait kasus ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan “HA (Hasan Aminuddin), kemudian PTS (Puput Tantriana Sari) ditetapkan sebagai tersangka penerima bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (31/8) dini hari.

“Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” lanjutnya.

Sedangkan untuk pemberi suap, terdapat 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni: Pejabat Kades Karangren Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Mashuren, Abdul Wafi dan Kho’im.

Selanjutnya Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan; Sahir, Sugito dan Samsuddin.

“Untuk para pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tandasnya.

Saat ini KPK baru menahan lima orang tersangka untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berbeda. Hasan ditahan di Rutan KPK Kavling C1, Puput Tantriana ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Muhamad Ridwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan Sumarto ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Alex menuturkan saat ini para tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021.sedangkan 17 tersangka lainnya diminta kooperatif menjalani proses hukum.

“Tersangka lain masih di rumah. Karena pada saat OTT, kita tidak menangkap secara keseluruhan 22 orang, tetapi kita melakukan penangkapan terhadap orang yang menyerahkan uang,” jelas Alex.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan, sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Alex menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan Hasan dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Tantriana. Tidak hanya itu, para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

“Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare,” terang Alex.

KPK menduga Hasan memerintah para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. Hasan meminta agar Kepala Desa tidak datang menemuinya secara perseorangan, melainkan dikoordinasi melalui camat.

Akhirnya pada Jumat (27/8) lalu, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dan diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Tantriana melalui Hasan dengan perantaraan Doddy.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ali Wafa, Mawardi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, dan Kho’im. “Dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta,” terang Alex.

“Untuk mendapatkan jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR (Muhamad Ridwan) telah mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,- untuk diserahkan kepada PTS (Tantriana) melalui HA (Hasan])” pungkasnya. (Ink)