Kebijakan Pemda, Mendagri: Pejabat Harus Menghindari Konflik Kepentingan

0
Mendagri, Tito Karnavian

Jakarta, Investigasi.today – Dalam mengeluarkan kebijakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para pejabat di pemerintah daerah ( Pemda ) agar menghindari konflik kepentingan. Hal tersebut ditegaskan Kemendagri dalam surat edaran nomor 356/4995/SJ tertanggal 14 September 2021 yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Surat edaran yang berisi tentang larangan mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efektif, transparan di atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Dalam surat edaran tersebut, pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dilatarbelakangi kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja serta mendapat gaji dari pihak yang terlibat.

Surat edaran itu bersifat mengingatkan sekaligus mendorong agar para pejabat dan kepala daerah, khususnya yang baru menjabat setelah Pilkada 2020, benar-benar melaksanakan arahan Mendagri.

Dalam surat edaran itu ditekankan secara jelas, agar kepala daerah dan para pejabat pemerintahan daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan/atau tindak pidana korupsi dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan.

Surat edaran itu juga ditembuskan ke berbagai instansi pengawas seperti inspektorat daerah, BPKP serta ke instansi penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung hingga Ketua KPK. (Ink)