La Lati SH Minta Bupati dan Pimpinan NU Segera Klarifikasi Serta Audensi Dana Hibah

0

Banyuwangi, investigasi.today – Seperti di ketahui Pada hari Rabu tgl 27/12/2017 sekitar pukul 14.00 Wib  di Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung sidang  ke 3 yaitu tentang pembacaan Eksepsi (Nota Keberatan) kelanjutan kasus M.Yunus Wahyudi yang kini telah menjadi terdakwa dalam  pelanggaran UU tentang ITE.

Sidang yang di pimpin oleh SAPTONO selaku Hakim Ketua berlangsung sekitar lebih dari satu jam tersebut mengenai pembacaan Eksepsi M.Yunus Wahyudi yang di bacakan oleh team Pengacaranya MOH.SUGIONO SH.MH .  Seusai sidang M.Yunus nampak tersenyum bahagia karena mendapat dukungan moril dari La Lati.SH Ketua Komisariat Daerah Reclasseering Indonesia  Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. 

LA LATI,SH. pria kelahiran Sulawesi yang 41 tahun silam merupakan sahabat dekat M.Yunus Wahyudi  yang akrab di sapa Latif yang terkenal dengan Gaya serta Bahasa Dialog Sulawesi yang blak-blakan dan tak kenal kompromi ini nampaknya eksis memberi dukungan moril kepada sahabatnya Aktivis M.Yunus Wahyudi.

Sa’at di tanya Mengenai harapannya terhadap  Pembacaan materi Eksepsi  (Nota Keberatan ) yang di ajukan oleh M.YUNUS WAHYUDI dan di bacakan oleh Pengacaranya:  MOH.SUGIANTO.SH .MH,  seperti disebutkan bahwa  LA LATI, SH berharap Ketua Majelis Hakim  dapat mengabulkan Eksepsi M.Yunus. dan membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut LA LATI. SH, ” Bahwa M.Yunus Wahyudi adalah bukan penyebar tunggal berita/keterangan pada salah satu media /medsos. seperti yang di dakwakan oleh jaksa penuntut  artinya Berita /keterangan yang di unggah di medsos dll dan/ atau di terbitkan oleh pihak lain dalam sebuah media /medsos sehingga sangat di mungkinkan pihak-pihak yang mempublikasikan berita/keterangan-keterangan  M.Yunus Wahyudi tersebut seharusnya juga periksa dan dimintai keterangan bila perlu di jadikan tersangka”, ujarnya.

La Lati menerangkan,” M. Yunus merupakan seorang aktivis yang memiliki tugas sebagai Control Sosial jadi wajar kalau aktivis mengeluarkan bersuara dan berpendapat atau mengkritik pejabat pemerintah karena Kritik itu bukan berarti menghakimi ,menjatuhkan derajat dan martabat ,mencemarkan atau menjelekkan pihak tertentu akan tetapi justru dari kritik tersebut bisa lahir suatu kebaikan, kritik untuk membangun itu lebih baik dari pada kita memilih diam dan membiarkan suatu keburukan /kesalahan yang terjadi, Kalau ada pemimpin yang tidak mau menerima  kritik dari masyarakatnya jangan jadi pemimpin dan jangan berbuat kekeliruan dalam memimpin masyarakat”.jelasnya.

Saat di tanya mengenai Dana Hibah tahun 2015 , 2016 dan tahun 2017 di Kabupaten Banyuwangi yang kini lagi hangat di perbincangkan, Sambil tersenyum La Lati,SH berkata : ” Surat: 4 Nop 2017 nomor surat: 0142/ LEMBAGA-KPK/DPC-BWI/XII/2017. Tentang : permintaan klarifikasi dan audiensi terbuka sudah saya antar sendiri kepada Bapak Bupati Banyuwangi, Sekda dan Kesra yang tembusannya di tujukan kepada pimpinan NU kabupaten Banyuwangi dan pertanyaan saya kenapa para pihak tersebut terkesan enggan untuk melayani??”, ujar La Lati.

“Jangan ada dusta diantara kita, Karena untuk mengungkap kebenaran dan transparansi dana hibah pada penanggung jawab anggaran dan pada pihak-pihak penerimah hibah tahun 2015, 2016 dan 2017 itu tidak sulit, Yang penting pihak yang terkait di kabupaten Banyuwangi mau membuka pintu hati dan melayani  team saya untuk Klarifikasi”, kata La Lati.

“Kalau memang merasa dalam penyaluran dana hibah tersebut sudah sesuai dengan prosedur maka sebaiknya kita saling terbuka dan layani team saya untuk audiensi/klarifikasi terbuka untuk umum ,simple kan??, kalau para pimpinan tidak transparansi dan tidak korporatif seperti ini kan bisa menimbulkan 1000 pertanyaan pada masyarakat, Para pihak yang kami ajak Klarifikasi dan audiensi seharusnya bersedia melayani Klarifikasi dana hibah biar tidak ada dusta diantara kita. Jangan dibiarkan masyarakat kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang, Pungkas La lati.SH. (Widodo)