Polisi Sembarangan Cek HP, Pakar Hukum: Masyarakat Bisa Menolak

0
Tangkapan layar saat Aipda Ambarita paksa cek HP

Jakarta, Investigasi.today – Belakangan ini publik diramaikan dengan aksi seorang polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik seorang pemuda yang dicurigainya pada saat patroli. Polisi tersebut menyatakan bahwa hal yang dilakukannya itu telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Dalam potongan video yang sempat viral itu, terlihat seorang pemuda yang keberatan ketika ponselnya hendak diperiksa oleh polisi bernama Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Pemuda tersebut keberatan dan mengatakan bahwa ponsel tersebut merupakan ranah privasinya sehingga aparat sekalipun tak berhak membukanya.

Namun Aipda Ambarita membela diri dan meyakinkan bahwa hal yang dilakukannya itu sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh petugas kepolisian. SOP itulah yang diyakini Aipda Ambarita memberikan wewenang baginya untuk memeriksa ponsel pemuda tersebut.

Lantas apakah benar ada SOP tersebut sehingga polisi bebas membuka dan memeriksa ponsel pribadi milik warga?

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan bahwa aparat harus terlebih dulu mengantongi surat izin dari ketua pengadilan di tempat dia melaksanakan penggeledahan.

“Polisi tidak bisa dan tidak boleh (melanggar hukum) jika menggeledah sembarangan tanpa izin ketua pengadilan,” ungkapnya.

“Wewenang penggeledahan tidak sembarangan dapat dilakukan oleh kepolisian/penyidik, karena penggeledahan harus didasarkan pada surat izin ketua pengadilan negeri setempat dilakukannya penggeledahan. Pengecualiannya (tanpa surat izin), dalam hal tertangkap tangan,” lanjut Ficar.

Namun, terang Ficar, kondisi berbeda jika terjadi tangkap tangan. Jika tidak dapat membuktikan tangkap tangan itu, maka hal yang dilakukan polisi tersebut dinilai menyalahgunakan jabatan.

“Jika tidak ada tertangkap tangan, polisi sudah menyalahgunakan jabatannya karena menggeledah tanpa izin pengadilan,” tandasnya.

Menurut Ficar, penyalahgunaan jabatan tersebut dapat digugat melalui praperadilan dan korban bisa menuntut ganti rugi atas penggeledahan tanpa izin tersebut.

“Terhadap tindakan tersebut bisa dituntut di praperadilan, karena dinyatakan penggeledahannya tidak sah dan wajib membayar ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui praperadilan,” jelas Ficar.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 32 dan Pasal 37 KUHAP mengenai kewenangan penggeledahan serta pembatasannya.

Pasal 32 KUHAP berbunyi, “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Sedangkan Pasal 37 KUHAP berbunyi,

Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

“Dalam hal polisi menggeledah secara paksa, tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, mala polisi bisa dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, tindakan ini bisa dituntut melalui praperadilan dengan kompensasi kerugian,” tutur Ficar.

“Karena itu tidak bisa polisi seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan,” tegasnya.

Masyarakat bisa menolak untuk digeledah bila aparat tidak bisa menujukkan surat izin tersebut. “Kalau menggeledah itu harus ada surat izinnya dari pengadilan negeri, kalau tidak ada ya ditolak. Kalau dilakukan juga ya dipraperadilankan,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, Ia mengatakan bahwa polisi harus memiliki dasar kuat sebelum memeriksa barang yang notabene jadi privasi seseorang.

Jika tidak, hal itu dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran. Terlebih bila aparat tak dapat menunjukkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

“Tindakan tersebut harus didasarkan pada alasan yang jelas, karena tertangkap tangan, penyelidikan atau penyidikan. Membuka HP tentunya dalam rangka mencari bukti. Nah bukti untuk kepentingan yang mana,” jelas Suparji.

Suparji menambahkan, surat izin amat diperlukan sebelum menjalankan proses penggeledahan. Selain itu, masyarakat juga berhak mempertanyakan maksud dari pemeriksaan dirinya oleh aparat.

“Harus ada prosedur yang dipenuhi dalam melakukan tindakan tersebut. Termasuk kejelasan identitas, maksud dan tujuan serta kelengkapan administrasinya,” terangnya.

“Masyarakat dapat meminta penjelasan maksud dari penggeledahan yang dilakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menyatakan tindakan yang dilakukan oknum polisi dengan main paksa cek HP itu keliru.

Poengky meminta aparat agar dalam melaksanakan tugasnya harus hati-hati dan sesuai SOP serta Undang-undang yang berlaku. “Bahkan di KUHP, untuk penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan kejahatan saja harus dengan izin pengadilan,” tegasnya.

“Pemeriksaan juga harus ada surat perintah, tidak boleh main ambil saja,” lanjut Poengky.

Untuk diketahui, pasca viralnya potongan video tersebut. Saat ini Aipda Ambarita diperiksa Propam dan dimutasi ke Bidang Humas Polda Metro Jaya.

Mutasi Ambarita tertuang dalam surat telegram nomor ST/458/X/KEP./2021 yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Putra Narendra. (Ink)