Mamuju, investigasi.today – Sebanyak 94 warga di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) melaporkan kepala desa setempat kepada bupati dan aparat kepolisian karena belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) selama 7 bulan.
“Yang belum terima (BLT) itu 94 orang,” kata seorang warga Desa Kakulasan, Ancu, Jumat (27/1).
Ancu melanjutkan, sejumlah warga sedianya ingin bertemu dengan Kades Kakulasan untuk mencari tahu penyebab BLT mereka tertahan. Namun kades bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
“Tidak pernah masuk (kadesnya) sejak bulan 8 (Agustus 2022),” bebernya.
Warga pun gerah dengan sikap kades tersebut. Mereka pun ramai-ramai ke kantor camat mengeluhkan kondisi BLT yang belum diterima sejak Juni hingga Desember 2022 itu.
“Kita sudah ketemu kemarin dengan pak camat adukan ini dan katanya mau disampaikan ke bupati,” ucap Ancu.
Ancu menuding pengelolaan anggaran Desa Kakulasan bermasalah. Menurutnya, alokasi anggaran desa sekitar Rp 1 miliar tidak berjalan sesuai peruntukan yang disepakati dalam musrenbang.
“Bukan cuman BLT. Banyak program tidak jalan juga, padahal anggaran Rp 1 miliar lebih itu, sampai sekarang LPJ (laporan pertanggungjawaban) desa belum diketahui,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Robert Budiman mengatakan pihaknya segera meneruskan aduan warga ke Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi. Dia mengklaim penyampaian lisan sudah dilakukan.
“Saya sudah sampaikan ke bupati kemarin cuman melalui lisan, hari ini kita akan bersurat langsung,” kata Robert.
Robert mengaku Kades Kakulasan tidak diketahui keberadaannya. Padahal pihaknya juga ingin mengklarifikasi keluhan warga yang BLT-nya tertahan 7 bulan.
“Sementara dicari tahu juga kebenarannya, cuman dia (kepala desa) kalau ditelpon tidak angkat padahal aktif ji, infonya dia di Mamuju,” imbuhnya.
Polisi Segera Panggil Kades Kakulasan
Kanit Tipikor Polresta Mamuju Ipda Fantri mengaku pihaknya sudah menerima aduan warga yang BLT-nya tertahan 7 bulan. Mereka mengadukan itu ke Polsek Tommo, Jumat (27/1).
“Iya tadi mereka baru ke polsek. Mereka adukan soal BLT, pekerjaan fisik sama gaji aparat desa,” ungkap Fantri.
Pihaknya pun tengah mengumpulkan bahan keterangan terkait aduan warga itu. Fantri mengatakan, kades dan bendahara Desa Kakulasan akan dipanggil dalam waktu dekat.
“Baru kami terima (laporan warga), pasti kami tindak lanjuti. Ke depannya kami undang dulu kades dan bendahara untuk klarifikasi,” pungkasnya. (Bahar)
