SIDOARJO, Investigasi.today – Salah satu BPD Desa Seketi, inisial (lk), angkat bicara adanya berita-berita yang ada di Sosmed. “Mengenai data penerima bantuan sembako dambak Covid-19 dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, beberapa di antaranya justru telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain, itu tidak benar mas, itu salah kominikasi, soalnya yg bersangkutan tidak pernah ketemu saya, tatap muka juga gak pernah,” katanya, saat ditemui di pendopo balai desa Desa Seketi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Senin siang (4/5/).
Sebut saja, inisial (S) Ketua RT/01/RW 07, Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan, adanya pemberitaan yang beredar di sosmed itu salah paham dan tidak benar kalau salah satu anggota BPD yang namanya inisial (Ik) itu bilang seperti itu, katanya pakai data lama itu salah,” jelas inisial (S).
Pihak dari pemdes juga angkat bicara mengenai berita- berita yang beredar di sosmed.
“Pj. kades juga menyampaikan, kalau ada berita mengenai acuan data lama, yaitu dari data penerima PKH, dan semua penerima sembako juga terdaftar sebagai penerima PKH, semua itu tertuju di (Rt/04/Rw/07),” itu tidak benar mas, karena data tsb diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dimutakhirkan pada bulan April 2020 melalui mekanisme Musyawarah Desa, disamping itu kita jg ada Relawan Desa yang selalu ikut mendampingi Desa dalam berbagai hal upaya terkait penanganan covid-19 di Desa Seketi ini ” tutur Pj. Kades Desa Seketi, saat pertemuan di pendopo Desa Seketi membahas berita- berita yang beredar disosmed juga di hadiri Pj. Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD dan Anggota, Ketua RT dan RW.07, Karangtaruna, Relawan dan Wartawan.
Pj. Kades juga menambahkan, kalau mengenai data acuan lama meliputi Dukuhan Seketi Guyangan, Polwaga, Sonosari, Seketi Ngampel, Gembongan, Seketi Kidul, Seketi B, semua tidak benar, krn Di Desa Seketi ini ada 4 Dusun yaitu Guyangan, Seketi A, Seketi B dan Sonosari dan semua data yg diterbitkan adalah pendataan terbaru yang sdh di verifikasi dan validasi berdasarkan pengajuan warga tidak mampu dari masing-masing Ketua RT, kemudian data itu ditetapkan sebagai Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Seketi melalui Musyawarah Desa.
“Yang membuat kami kecewa, kenapa kalau ada masalah seperti ini tidak dilaporkan ke RT/RW/BPD maupun Pemerintah Desa, Karena kita semua terbuka dlm mnerima setiap informasi masyarakat, bahkan seringkali relawan ini bekerja sampai larut malam agar bisa memberikan yg terbaik bg masyarakat Desa Seketi, Untuk masyarakat Seketi juga bisa datang langsng ke Pendopo sejahtera disana kita bisa duduk bersama, memberi kritik, saran dan masukan, saya berharap dengan kejadian ini bisa mnjadi pelajaran bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Seketi, kita harus hati-hati sebelum kita melangka,” tuturnya.
Inisial A juga menambahkan, mengenai berita yang beredar di sosmed dirinya juga menyesal kalau jadinya seperti ini, pihaknya sangat kecewa dengan tidak terkontrol dirinya dan kekhilafan dirinya, saya sebagai warga Seketi saya pribadi, saya minta maaf, Inisial (Ik) selaku anggota BPD Desa Seketi dan Pemdes, Relawan, Rt, Rw dan kartar,” punkas inisial A. (dori)
