Sumenep, Investigasi.today – Meski pembangunannya menelan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 2,3 miliar. Namun keberadaan pasar hewan di Desa Pakandangan, Kecamatan Bluto Sumenep tersebut hingga kini belum juga ditempati.
Dalam sidang paripurna penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada Seni (20/7), disebutkan bahwa pendapatan di bidang pengelolaan pasar tidak bisa maksimal. Bahkan cenderung habis hanya untuk biaya operasional.
Oleh sebab itu, para legislator meminta agar pengelolaan pasar hewan tersebut harus dilakukan secara profesional agar bisa mendongkrak PAD, atau segera dilakukan langkah-langkah untuk pengelolaannya atau dipihak ketigakan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Sumenep meminta keberadaan pasar itu dievaluasi. Tujuannya, supaya pengelolaan pasar lebih maksimal dan lebih bermanfaat bagi para pelaku usaha jual beli ternak maupun masyarakat sekitar pasar tersebut.
Anggota komisi II DPRD Sumenep Jauhari mengatakan, pihaknya akan terus meminta Dinas terkait agar menciptakan terobosan-terobosan baru sehingga pasar hewan di Desa Pekandangan itu bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Dengan biaya yang sangat besar, sampai hari ini masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kan percuma,” tandasnya.
Politisi PPP dari dapil V ini menegaskan, seharusnya dinas terkait selaku pelaksana anggaran proaktif dalam mengelola pasar tersebut sehingga dapat mendongkrak PAD.
“Kalau sudah tidak mampu, ya angkat tangan atau dipihak ketigakan saja,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait keberadaan pasar hewan Pekandangan, Bupati Sumenep, KH Abuya Busyro Karim enggan berkomentar dan meminta awak media melakukan wawancara terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edi Rasiyadi.
Ironisnya, saat hendak dikonfirmasi, Edi Rasiyadi juga enggan berkomentar dan terkesan menghindari wartawan.
“No comment,” ucapnya singkat sembari buru-buru masuk ke mobil dinasnya. (fathor)
