BATU, Investigasi.today – Dialog terbuka menjadi Komunikasi yang baik yang harus dijalin antara Pemerintah Kota Batu dengan para pedagang Pasar Besar Batu. Hal itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik dalam proses rencana revitalisasi pasar. Komunikasi yang kurang baik ditengarai menjadi pangkal persoalan antara Pemkot Batu dengan pedagang selama ini.
Hal tersebut diketahui ketika Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menghadiri undangan Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Batu untuk berdialog mengenai masa depan pasar. Dewanti datang langsung ke Pasar Besar Batu, tempat diadakannya dialog tersebut. Dewanti didampingi Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Eko Suhartono serta Kepala Badan Keuangan Daerah, M Chori.
Sedangkan dari HPP, hadir Ketua HPP, Faizi Rohmi, lalu Wakil Ketua HPP Johan Bambang Irawan dan Sekretaris HPP, Arief Setyawan. Para Pimpinan DPRD Kota Batu juga turut hadir termasuk Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama juga datang dalam satu forum terbuka.
Dalam forum terbuka itu, para pedagang bisa mendengarkan langsung pemaparan dari Pemkot Batu. Pun sebaliknya, Pemkot Batu bisa mengetahui hal-hal yang diharapkan oleh para pedagang.
“Alhamdulillah ini pertemuan pertama yang formal, sebetulnya beberapa kali sudah bertemu tapi tidak formal. Saya rasa ini awal yang sangat bagus, satu intinya, informasi yang kurang jelas dan tidak pas yang mereka terima, sehingga dipersepsikan sendiri oleh mereka,” ujar Dewanti setelah menghadiri dialog, Selasa (18/8).
Dijelaskan Dewanti, jika proses pembangunan pasar terbuka, maka tidak akan ada jalan buntu yang ditemui. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat, khususnya para pedagang bisa mengetahui dengan jelas proses-prosesnya. Dewanti pun menyebut persoalan belum sepenuhnya selesai dalam satu dialog saja. Masih akan ada dialog-dialog berikutnya bersama para pedagang di kemudian hari.
“Bukan persoalan sudah selesai. Informasi ini harus disampaikan jelas agar tahap berikutnya lancar. Persoalan akan terus ada sampai pembangunan ini selesai. Tetapi paling tidak para pedagang sudah jelas semua. Informasi, situasi dan kondisi, itu yang penting,” tegasnya.
Pemkot Batu bahkan akan mengajak para pedagang untuk ikut dalam rapat virtual bersama pemerintah pusat. Hal itu agar tidak terjadi kesalahan informasi yang diterima oleh para pedagang. Di sisi lain, Dewanti juga menegaskan kalau anggaran Rp 200 M dari pemerintah pusat tidak akan ke mana-mana.
“Kalau hal seperti ini terbuka, nanti tidak ada jalan buntu. Rp 200 M itu sudah Perpres. Kalau sudah bisa menyiapkan prasyarat, akan dibangunkan, bukan dicairkan. Nanti dibangunkan oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Johan saat dimintai keterangan menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi awal titik terang antara pedagang dengan Pemkot Batu. Ia juga mengatakan kalau pertemuan tidak cukup sekali saja, perlu ada pertemuan lanjutan.
“Ini awal dari titik terang. Kami garis bawahi bahwa pertemuan ini masih awal, tidak cukup sekali dua kali, mungkin bisa empat sampai lima kali karena kami juga minta pertanyaan saya terjawab. Kami juga agendakan berbagi informasi ke pusat untuk mencocokan dengan apa yang disampaikan Pemkot Batu,” ujar Johan.
Johan berpendapat, belum sepenuhnya pertanyaan-pertanyaan dari HPP bisa terjawab dalam dialog tersebut. Namun dialog tersebut telah memulai titik terang sehingga diharapkan bisa melahirkan solusi di pertemuan berikutnya.
“Hari ini adalah awal dari diskusi, dan masih ada selanjutnya karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin karena lokasinya tidak tepat, jadi pertanyaan saya tidak terjawab tadi,” kata Johan.
Johan mempertanyakan apakah ada landasan hukum yang menegaskan bahwa anggaran Rp 200 M akan segera direalisasikan jika pasar sudah rata dengan tanah? Selain itu, menurut Johan, kejelasan tentang data, dana dan DED juga masih perlu dipertanyakan lebih jauh.
“Dari sekian pertanyaan yang belum terjawab, apakah ada perundangan ataupun peraturan kementerian bersangkutan yang mengacu dan mengatur bahwa Rp 200 M itu akan turun apabila pasar sudah diratakan? Itu yang belum terjawab,” ungkapnya.
Eko Suhartono berkomitmen untuk terbuka dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan para pedagang. Ia mengatakan, sebetulnya komunikasi telah dijalin dengan baik. Namun gara-gara ada pandemi, muncul hambatan.
“Begini ya, kemarin sudah ada komunikasi yang intensif. Tapi kemudian dengan kondisi Covid-19 menjadi terkendala. Alhamdulillah hari ini ada beberapa titik temu,” ungkapnya.
Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan akan transparan terhadap informasi apapun, termasuk data. Eko mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan para pedagang sebelum dilakukannya relokasi yang direncanakan pada 22 Agustus 2020.
“Kami sedang mendata, tapi pedagang juga demikian, ini yang kami sinkronisasi sehingga data betul-betul real, jangan sampai ada kecurigaan. Ya saya harus terbuka, apakah selama ini saya tidak terbuka?” tanyanya. (bangir)
