BANYUWANGI, Investigasi.today – Pemberitaan ‘miring’ tentang pemerintahan Desa Temuasri terkait Dana Desa (DD) dan Angggaran Dana Desa (ADD) yang diduga tidak transparan bahkan muncul istilah menggelitik DD dan ADD Desa Temuasri bersumber dari “Hamba Allah” karena tidak di pubilkasikan kepada masyarakat menimbulkan teka-teki.
Tidak kalah menarik beredar kabar ada oknum LSM maupun oknum wartawan diduga ikut bermain dan turut menikmati kucuran DD dan ADD ditahun 2020, awak media terkesan mengaitkan dengan keberadaan La Lati.SH.yang memiliki hubungan kedekatan keluarga dengan Kepala Desa Temuasri.
Kepada awak media ketika di Kantornya yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah Kepala Desa Temuasri akhirnya pengacara dan Aktivis dikenal vokal itu angkat bicara di karenakan merasa namanya dikaitkan pada pemberitaan salah satu media online yang menyebut ada (oknum LSM) namanya kesohor di Banyuwangi.
“Memang benar istri saya dan istri Pak Narti sepupuan tapi bukan berarti saya membekingi Kepala Desa Temuasri yang diberitakan diduga tidak transparansi terkait pengelolaan DD dan ADD”, Ujarnya.
“Saya tidak menyalahkan berita media online walaupun imbasnya saya merasa di tuding sebagai (oknum) yang membekingi Kepala Desa Temuasri saya rasa itu wajar sebagai bentuk reaksi publik dan harus kita hargai “Monggo” saya persilahkan di usut dan di Hearing ke DPR justru itu yang di tunggu-tunggu publik”, tambahnya.
“Terkait Baliho APBDes tahun 2020 pemerintah desa harus mengakui karena memang tidak terpampang. dari seluruh Desa di Banyuwangi hanya Desa Temuasri lah yang tidak memasang Baliho APBDes 2020 dan hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran Transparansi Keterbukaan Informasi publik yang tidak patut untuk di contoh oleh desa desa lain”, lanjutnya.
“Saya justru menyayangkan kinerja Ketua BPD yang tidak tegas begitu pula dengan Anggota BPD yang berpendidikan sarjana hukum dan gelar sarjana lainnya yang bekerja di kantor Desa Temuasri, mungkin saja ilmu sarjana mereka masih tertingal di kampus dan lupa di bawa pulang waktu Wisuda” sindir aktivis Vokal itu.
“Terkait pemberitaan tersebut tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang kecewa karena faktanya Baliho APBDES Tahun 2020 dan proyek desa tidak satupun terpampang seberapa nilai anggaran proyek-proyek itu, jadi jangan butakan mata masyarakat awam dengan suguhan proyek tanpa anggaran karena hal itu selamanya akan benturan dengan rekan rekan social kontrol termasuk insan pers”, terangnya.
Dirinya justru apresiasi Berita media online yang menyebutkan DD dan ADD Desa Temuasri bersumber dari “Hamba Allah” selain menggelitik hati publik DD dan ADD Desa Temuasri sebesar Rp 1, 2 Miliar pertahun sudah sepatutnya di publikasikan alokasi penggunanya sebagai bentuk transparansi keterbukaan informasi Publik.
“Dengan tidak adanya transparansi Anggaran kepada masyarakat tidak semuanya masyarakat itu akan diam pasti ada yang bertanya-tanya kemana Dana Desa sebesar Rp 1,2 M itu di pergunakan apalagi banyak Lansia yang justru di putus Bansosnya padahal mereka sangat memenuhi kriteria penerima bantuan. Pada prinsipnya ketidak keterbukaan Transparansi informasi publik membuka seribu peluang penyimpangan jika kita tidak proaktif melakukan social control”, terang Aktivis yang kental dengan gaya bahasa sulawesinya itu. (Widodo)
