Jakarta, Investigasi.today – Merespons pernyataan Ade Puspitasari, Ketua DPD Golkar Bekasi yang juga anak dari Rahmat Effendi yang menuding bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak sesuai prosedur dan kental muatan politis. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa hal tersebut adalah lumrah dan dapat dipahami.
Ghufron menilai, tudingan tersebut tidak ubahnya seperti seorang anak yang sedang membela orang tuanya. “Anak membela orang tua itu biasa, KPK tidak terkejut dan memahami pembelaan putri RE. Termasuk mengkaitkan dan menyeret persoalan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik,” ungkap.
Namun demikian, Ghufron menegaskan bahwa seluruh kegiatan penegakan hukum oleh KPK selalu berlandaskan fakta dan dasar hukum. KPK tidak mungkin melakukan OTT apabila tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.
“KPK dalam kegiatan penangkapan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan lama sebelumnya. Prosesnya pun didokumentasikan bukan saja dengan foto bahkan video,” tegas Ghufron.
Untuk itu, Ghufron menyarankan kepada pihak yang bersangkutan ataupun keluarga untuk dapat melakukan pembelaan sesuai koridornya dalam ranah hukum.
Ghufron juga meminta agar pihak terkait tidak menyebarkan opini lanjutan yang mempolitisasi kegiatan penegakan hukum tersebut. Apalagi, menurutnya, masyarakat sudah kebal tidak akan termakan opini seperti itu lagi.
“Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa mempolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi, toh di pengadilan terbukti kebenaran tindakan KPK,” terangnya.
“Karenanya, KPK walau tak dapat menghalangi, mengimbau agar menghentikan politisasi penegakan hukum, silakan belalah secara hukum itu akan lebih berarti,” lanjut Ghufron.
Untuk diketahui, Ade Puspitasari sebelumnya berkomentar soal OTT yang dilakukan KPK terhadap ayahnya. Dalam penggalan video yang beredar di media sosial, Ade mengatakan bahwa penangkapan ayahnya bukan OTT, lantaran tidak ada transaksi dan uang yang diamankan KPK.
Menurut Ade, penangkapan tersebut sangat bermuatan politis karena tidak memiliki unsur sebagaimana OTT pada umumnya. Ade menduga ada pihak-pihak tertentu yang sedang menargetkan Partai Golkar.
“Logikanya OTT, saya (transaksi), bang, saya serahkan (uang), saya ke gap. Ini tidak ada. Bahwa Pak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luar, dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT,” ucap Ade saat itu. (Ink)
