Gresik, Investigasi.today – Gresik sedang menghadapi persimpangan besar: tumbuh menjadi kawasan industri dengan geliat ekonomi yang semakin agresif, atau berkembang tanpa kehilangan identitas yang selama berabad-abad membentuk karakter masyarakatnya.
Di tengah tekanan pembangunan, industrialisasi, ekspansi kawasan, dan perubahan sosial yang bergerak cepat, Pemerintah Kabupaten Gresik kini mendorong Dewan Kebudayaan Gresik (DKG) naik kelas—bukan sekadar menjadi ruang berkumpul para pelaku budaya, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam riset, membaca karakter wilayah, sekaligus memberi perspektif terhadap arah pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat menghadiri Pelantikan DKG periode 2026–2029 di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Kamis (20/8/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus mengukuhkan kembali Irfan Akbar Prawiro sebagai Ketua DKG untuk periode 2026–2029.
Namun, momentum pelantikan kali ini membawa pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian atau pengukuhan kepengurusan.
Ada pertanyaan mendasar yang kini harus dijawab: ketika Gresik terus dibangun, wajah Gresik seperti apa yang sebenarnya sedang dibentuk?
Jangan Sampai Gresik Maju, tetapi Kehilangan Jati Diri
Wabup Alif menegaskan, kekuatan Gresik tidak hanya terletak pada posisi strategisnya sebagai salah satu kawasan industri besar di Jawa Timur.
Di balik pabrik, pelabuhan, kawasan industri, jalan, dan pertumbuhan ekonomi, Gresik memiliki lapisan sejarah dan kebudayaan yang jauh lebih tua.
Tradisi keagamaan, kesenian, bahasa, dialek, sejarah, pengetahuan lokal hingga kebiasaan masyarakat merupakan bagian dari identitas yang tidak boleh tersingkir oleh laju pembangunan.
“Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota industri. Ketika orang masuk lebih jauh ke desa-desa, mereka akan menemukan wajah Gresik yang berbeda. Tradisi, budaya, dan nilai-nilai masyarakatnya masih sangat kuat,” ujar Alif.
Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya dibaca melalui angka pertumbuhan ekonomi, panjang jalan yang dibangun, nilai investasi, atau jumlah kawasan industri yang berkembang.
Ada dimensi lain yang jauh lebih fundamental: apakah pembangunan tersebut masih mencerminkan karakter masyarakatnya?
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana daerah menjaga karakter dan identitas masyarakatnya,” tegasnya.
Karena itu, Alif berharap DKG mampu memberikan perspektif kebudayaan dalam proses pembangunan.
“Kita ingin Gresik maju secara ekonomi, tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Kita ingin Gresik berkembang sebagai kawasan industri, tetapi tetap memiliki karakter sebagai daerah yang kaya sejarah, tradisi, seni, dan nilai-nilai budaya,” katanya.
Pembangunan Tak Bisa Dipukul Rata
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian adalah menjadikan kebudayaan sebagai metode untuk membaca Gresik.
Bukan sekadar membaca benda-benda peninggalan masa lalu, tetapi memahami bagaimana masyarakat membentuk pengetahuan, beradaptasi dengan lingkungan, serta membangun pola kehidupan dari generasi ke generasi.
Menurut Alif, pembangunan di Gresik tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam.
Wilayah utara memiliki karakter berbeda dengan selatan. Kawasan pesisir berbeda dengan pedesaan. Perkotaan memiliki persoalan berbeda dengan kawasan industri.
“Pembangunan di wilayah utara tentu tidak selalu bisa disamakan dengan wilayah selatan. Begitu juga kawasan perkotaan, pesisir, pedesaan, maupun kawasan industri. Masing-masing memiliki karakter, sejarah, dan budaya yang berbeda,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus membuka ruang bagi DKG untuk memainkan peran yang lebih kritis: membaca pembangunan dari bawah, bukan hanya dari meja birokrasi.
DKG Ingin Meneliti Gresik dari Bawah
Ketua DKG periode 2026–2029, Irfan Akbar Prawiro, mengatakan periode sebelumnya telah digunakan untuk menggali kembali berbagai kekayaan yang membentuk identitas Gresik.
Salah satu fokusnya adalah keragaman bahasa dan dialek.
Menurut Irfan, Gresik memiliki dua bahasa utama, yakni bahasa Jawa dan Bawean, dengan beragam dialek lokal yang berkembang di berbagai wilayah.
Kekayaan tersebut, kata dia, berjalan beriringan dengan sejarah dan peninggalan arkeologis yang hingga kini masih terus diteliti.
Namun DKG menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh dipersempit menjadi situs sejarah, benda purbakala, kesenian tradisional, atau seremoni tahunan.
Kebudayaan juga berada dalam pengetahuan masyarakat sehari-hari.
“Bagaimana masyarakat membaca banjir, bagaimana nelayan membaca rasi bintang, atau bagaimana masyarakat mengenali sumber air. Itu semua adalah pengetahuan yang sebenarnya ada di sekitar kita,” ujar Irfan.
Persoalannya, pengetahuan tersebut sebagian besar hidup secara lisan dan turun-temurun.
Jika tidak didokumentasikan dan diteliti, bukan tidak mungkin pengetahuan tersebut hilang ketika generasi pemiliknya semakin berkurang.
Di titik inilah DKG ingin mengubah pendekatan.
Dari Pelestari Budaya Menjadi Mitra Riset Pemerintah
Pada periode kedua kepemimpinannya, Irfan menyatakan DKG ingin memperkuat posisi sebagai mitra riset Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya dalam bidang kebudayaan.
Targetnya bukan sekadar menghasilkan kajian yang berakhir di rak perpustakaan.
Riset tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif nyata bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.
Termasuk dalam membaca tata ruang, karakter wilayah, potensi ekonomi berbasis budaya, hingga bagaimana wajah Gresik dibentuk dalam beberapa dekade mendatang.
“Dewan Kebudayaan Gresik berharap bisa meriset dan menulis dari bawah, melihat bagaimana Gresik diimajinasikan dan dibayangkan. Gresik sebenarnya akan menjadi sebuah kota atau kabupaten seperti apa,” kata Irfan.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena pembangunan hari ini pada dasarnya sedang menentukan Gresik generasi berikutnya.
Jika pembangunan hanya mengejar pertumbuhan tanpa membaca karakter sosial dan budaya masyarakat, maka kemajuan bisa saja menghasilkan kawasan yang maju secara fisik, tetapi kehilangan identitas.
Sebaliknya, jika kebudayaan dijadikan salah satu dasar membaca pembangunan, maka industrialisasi dan modernisasi dapat berjalan tanpa harus memutus hubungan dengan sejarah dan karakter masyarakat.
Pemkab Siapkan Kolaborasi Kebudayaan
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Saifudin Ghozali, menyampaikan Pemkab Gresik akan terus mendorong eksistensi dan kolaborasi bersama DKG.
Sejumlah program kebudayaan telah disiapkan untuk 2027.
Kolaborasi juga akan diperkuat bersama Dewan Kesenian Jawa Timur dan Pemkab Gresik yang direncanakan berlangsung pada November mendatang.
Tetapi tantangan DKG ke depan jelas tidak ringan.
Pelantikan bukan garis akhir. Justru menjadi titik awal untuk membuktikan apakah kebudayaan benar-benar mampu masuk ke ruang pengambilan kebijakan pembangunan, atau kembali berhenti sebagai seremoni.
Sebab, Gresik tidak hanya membutuhkan pembangunan yang membuatnya terlihat maju.
Gresik membutuhkan pembangunan yang membuat masyarakatnya tetap bisa mengatakan:
“Inilah Gresik.”
Dan di situlah DKG dituntut membuktikan perannya—bukan hanya menjaga masa lalu, tetapi ikut menentukan seperti apa Gresik di masa depan. (Ink)
