Jakarta, investigasi.today – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menguraikan peta jalur kenegaraan jika niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar‑benar terwujud. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wapres yang nantinya dipilih satu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Mahfud merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945. Dia membedakan skenario apabila Presiden yang berhenti dengan posisi Wakil Presiden yang mengundurkan diri. Kalau yang berhenti adalah Wapres, maka Presiden yang mengusulkan dua nama calon pengganti untuk dipilih MPR.
“Kalau wakil yang berhenti, presiden memilih dua orang yang dicalonkan agar dipilih salah satu oleh MPR,” ujar Mahfud MD.
Mantan hakim konstitusi itu menegaskan kewenangan penentuan dua nama tersebut ada di tangan Presiden. Meski begitu, secara etis Presiden lazimnya akan mendengar masukan dari pimpinan partai koalisi, organisasi kemasyarakatan, hingga elemen masyarakat sipil. Hanya saja, Mahfud meminta semua pihak menahan diri untuk tidak mendesakkan nama tertentu kepada Prabowo.
“Presiden boleh berembuk dengan partai, ormas, civil society, tapi keputusan dua nama itu tetap hak presiden. Jangan kita memaksakan harus si A, si B, atau si C,” tegasnya.
Mahfud juga mengingatkan agar diskusi soal sosok pengganti Wapres tidak mendahului proses hukum dan administrasi kenegaraan. Semua pihak sebaiknya menunggu kepastian status pengunduran diri Gibran terkonfirmasi secara resmi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Gibran telah menyampaikan niatan untuk mundur dari jabatan Wapres kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup berdurasi 2,5 jam di Istana. Pertemuan itu, menurut Prasetyo, membahas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Perlu dicatat, sampai saat ini belum ada keputusan akhir resmi terkait pengunduran diri Gibran. Seluruh tahapan proses masih berjalan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku. (Ink)
