HomeBerita BaruNasionalPolri Jadwalkan Sidang Etik LSP Pekan Depan, SU Tunda Menunggu Kondisi Kesehatan

Polri Jadwalkan Sidang Etik LSP Pekan Depan, SU Tunda Menunggu Kondisi Kesehatan

Jakarta, investigasi.today – Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan sidang etik terhadap mantan pejabat tinggi Polri berinisial  LSP tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik akan digelar pekan depan. Sementara itu, sidang etik tersangka lain berinisial SU masih tertunda lantaran yang bersangkutan sedang menjalani perawatan kesehatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny  Eddizon  Isir menyampaikan hal itu kepada awak media di lingkungan Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

“Sidang etik LSP dijadwalkan minggu depan,” ujar Johnny. Meski sudah ada jadwal perkiraan, dia engkau merinci tanggal pasti pelaksanaan sidang LSP.

Johnny menjelaskan, pada hari yang sama Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri baru saja menggelar sidang etik untuk tersangka lain dalam kasus yang sama, perwira tinggi Polri berinisial  EHS. Sidang EHS dipimpin Komjen Pol. Hendro  Pandowo selaku ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus  Dwi  Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Majelis sidang juga diisi Irjen Pol. Untung  Widiatmoko, Irjen Pol. Arie  Ardian  Rishadi, serta Irjen Pol. Toni  Ariadi  Efendi.

Berbeda dengan LSP dan EHS, jadwal sidang etik tersangka berinisial SU masih belum bisa dipastikan. Johnny menegaskan Polri tetap menghormati hak asasi tersangka sekaligus mempertimbangkan kondisi kesehatan SU yang masih dirawat.

“SU masih dalam perawatan, jadi belum bisa dipaksakan,” terangnya.

Sebelumnya, Divpropam Polri juga sudah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka berinisial AS pada Selasa (10/11). Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS pun diketahui telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Perlu diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, yakni LSP, AS, EHS, dan SU. Sidang etik yang dijalankan Divpropam merupakan proses administratif internal kepolisian, terpisah dari proses penyidikan pidana yang sedang berjalan di Bareskrim Polri. Seluruh tersangka masih dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Ink)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular