MALANG, Investigasi.today – Nasib persepakbolaan di Kabupaten Malang yang berhimpun di PSSI, berujung polemik. Hal tersebut terjadi pasca-kongres 24 Maret 2018, di Hotel Cakra, Turen.
Salah satu calon wakil ketua PSSI, Choiruda’i, merasa keberatan atas proses kongres yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya, mengenai waktu penyampaian undangan kepada anggota. Realitasnya, ia sebutkan, diberikan 2-3 hari sebelum hari “H” acara. “Semestinya diberikan empat minggu sebelumnya,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Choiruda’i, mengacu pada statuta (tata tertib), semestinya undangan diberikan pada seluruh anggota agar tahu dan mengerti.
Hal tersebut merespon pernyataan Sekretaris Umum PSSI Jatim yang intinya menyebut
mengapa baru kali ini ada protes, kok tidak waktu acara kongres.
Salah satu calon wakil ketua PSSI Kab. Malang itu menegaskan, “Bagaimana mau protes pada saat itu?! Semua anggota tidak ada yang dikasih lampiran statuta. Jadi secara otomatis tidak tau.”
Ia lanjutkan, setelah melihat statuta, banyak kejanggalan yang diduga tidak sesuai dengan statuta.
Disebutkan, antara lain, voter dari Asprof ikut memilih, sedangkan dari Askab berdasarkan beberapa pengajuan anggota tidak memiliki undangan untuk jadi voter atau pemilih.
Ia meyakinkan, memiliki data dari beberapa sumber dan dari beberapa anggota, terkait kongres. Intinya, banyak yang “dikondisikan”.
Dipertegas lagi, kejanggalan itu bisa dicek.
Ia sendiri mengaku sepeser pun tidak terkait dengan mengkondisikan siapaapun.
“Itu bisa di buktikan,” selorohnya, Selasa (10/4).
Sementara itu calon ketua PSSI Kabupaten Malang, Slamet Suyono (kini Kepala Bidang TK/SD Pendidikan Pemkab Malang), saat hendak dikonfirmasi di kantornya, menolak.
Ia berdalih masih sibuk.
Dikonfirmasi melalui telepon juga tidak ada tanggapan.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD setempat, Miskat, yang termasuk calon Wakil Ketua PSSI Kabupaten Malang, saat hendak dikonfirmasi melalui telepon dan WA-nya, juga tidak merespon. (Utsman/tim)
