JAKARTA, investigasi.today – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2015-2019, yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sebagai ketua umum, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7).
Dalam arahannya, Mendagri yang juga sebagai pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang antara lain mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta yang membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi kebutuhannya dengan baik atas dukungan asosiasi ini. Jumlah tsb bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang dilewati tetap memperoleh manfaat dari perdagangan ini.
“Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI. Ada sinergi dan konektivitas yang dibangun,” ujarnya sambil mempertanyakan kenapa harus impor beras, jika di masing masing provinsi terdapat stock beras. Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi inilah yang perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provins ini.
APPSI, lanjut Mendagri, juga dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh menciptakan sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden. Dengan demikian, APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional. “Semoga rakerda ini menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mempu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Organisasi Menjalin Kemitraan Provinsi
Sementara itu, dalam sambutannya usai dikukuhkan Mendagri, Ketua Umum APPSI Dr. H. Soekarwo mengatakan pengurus APPSI saat ini merupakan penyempurnaan kepengurusan. Pengukuhan ini, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrabnya, mempunyai makna APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan Mendagri, Pakde Karwo menyampaikan beberapa program telah menjadi fokus APPSI dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur. Namun demikian, kepengurusan baru menambahkan beberapa program tambahan prioritas. Diantaranya, program seminar nasional dan penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang, yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Januari 2019 di Jakarta. “Agar penilaian lebih independen, maka program ini, kami kerjasamakan tim appraisal independen” ujarnya.
APPSI, lanjutnya, juga akan melaksanakan Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah. “Nantinya, tim ekspedisi APPSI ini akan bertatap muka dengan 34 gubernur mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Selanjutnya, diekspose di Jawa Pos Group, Radar, Tribunnews, Antara, dan Detik.com,” imbuhnya.
Terkait dengan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018, APPSI memandang perlu segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan pilkada. Menurutnya, memastikan kondusivitas Indonesia yang hal ini sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab bersama.
Sementara itu, masih menurut Pakde Karwo, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah. Ini dilakukan untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong, “Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, ” ujarnya orang nomor satu di Jatim tersebut.
Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. “Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya.
Kepengurusan APPSI
Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/APPSI/V/2018, susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah Ketua Umum Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim), Wakil Ketua Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah). Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat) dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta).
Selain itu, kepengurusan juga diisi dengan kordinator di setiap wilayah. Yakni, wilayah Jawa yakni dijabat Dr. Wahidin Halim M.Si (Gubernur Banten), Wilayah Sumatra Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si (Gubernur Kep. Riau), Wilayah Kalimantan H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), Wilayah Sulawesi Drs. H. Rusli Habibie M.AP (Gubernur Gorontalo) dan Indonesia Timur Drs. Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat).
Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan APPSI terdiri dari lima orang antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), H. Erzaldi Rosman SE MM (Gubernur Kep. Bangka Belitung), H. Sahbirin Noor S.Sos MH (Gubernur Kalimantan Selatan), Olly Dondokambey SE (Gubernur Sulawesi Utara), dan Drs. Ali Baal Masdar M.Si.
Sementara iru, dewan pakar diisi oleh ketua, Prof. M. Ryaas Rasyid MA, Ph.D, dengan anggota dewan yakni Prof. Muchlis Hamdi, Prof. Bahtiar Effendi, dan Dr. Aviliani.
Fokus Rakerda APPSI Meningkatkan Pemerintahan
Menjawab pertanyaan media mengenai fokus rapat kerja daerah (rakerda) APPSI 2018, Pakde Karwo menjelaskan tiga hal sebagai fokus APPSI ke depan. Pertama, meningkatkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan clean governance, diharapkan semua sistem perencanaan dapat terukur dan terinformasikan kepada masyarakat sehingga segala kebijakan pemerintahan yang ada dpt terawasi. “Masyarakat perlu dan harus mengetahui program-program pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa. Terlebih banyak kepala daerah yang baru sehingga harus memahami tugas, pokok dan fungsinya,” terangnya.
Kedua, permasalahan bahan baku. Hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor. Solusi permasalahan tsb melalui kerjasama perdagangan antar provinsi dan dipastikan perdagangan nasional akan surplus. Jika neraca perdagangan surplus, maka rupiah akan menjadi kuat.
Fokus selanjutnya, adalah permasalahan bonus demografi. Pakde Karwo mengatakan, bahwa solusi dari bonus demografi adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, pendidikan vokasional menjadi solusi. “Tiga hal besar ini, yang diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya. (Kamajaya)
