Jakarta, investigasi.today – Usulan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait wacana pembentukan program wajib militer saat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenhan dan TNI tahun 2018.
Menhan Ryamizard Ryacudu menyampaikan menolak usulan tersebut dan akan lebih menekankan penguatan pemahaman terhadap bela negara kepada generasi muda.
“Boleh – boleh, sebab itu salah satu wacana dari anak bangsa, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Yang jelas Kemenhan belum memikirkan itu dulu,” ungkapnya di Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6) kemarin.
Ryamizard menambahkan “perang saat ini tentang mindset, jadi bela negara yang kita lakukan adalah bagaimana jiwa dan pemikiran kita ini tidak berubah. NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945 itu harus dipatrikan terus dalam dada dan benak rakyat, terutama prajurit,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Yudha mengatakan “wajib militer ada dalam konsep RUU PSDN yang nantinya akan ada pembahasannya dengan DPR. Dalam konsep PSDN juga dimasukkan tentang wajib militer dan juga bela negara, tapi saat ini kedudukan hukum bela negara berdasarkan pada Inpres,” ungkapnya, Selasa (18/6).
Satya menambahkan kemungkinan pembentukan program wajib militer terbuka, tapi pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah hal salah satunya mengenai proses rekrutmennya.
“Jika dipandang perlu, ke depan pemerintah bisa merumuskan wajib militer dan bela negara dalam satu RUU yaitu RUU PSDN. Namun perlu dipertimbangkan proses recruitment-nya karena menyangkut anggaran,” jelasnya.
Satya mengungkapka pembentukan program wajib militer akan dibahas dengan pemerintah. “Akan tiba saatnya pemerintah dan DPR RI bertemu untuk melihat urgensinya pada waktu pembahasan UU PSDN,” pungkasnya. (Ink)
