Gresik, Investigasi.today – Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nur Hamim akhirnya angkat bicara terkait cibiran Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang menilai dana infrastruktur pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) para anggota DPRD Gresik sebagian besar masuk ke lembaga swasta, dibanding ke lembaga negeri.
Cibiran itu diutarakan Wabup Gresik saat membuka Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi Madrasah dan Sekolah Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik yang digelar Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Gresik pada Jum’at (25/11) kemarin.
Ahmad Nur Hamim menegaskan, pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diusulkan oleh anggota dewan telah sesuai dengan asas kemaslahatan masyarakat terutama warga yang tinggal di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Termasuk usulan bantuan anggaran infrastruktur pendidikan.
“Jadi memang itu (Anggaran infrastruktur pendidikan melalui pokir, red) sudah sesuai dengan asas kemaslahatan. Mengapa?, karena pertahun lembaga sekolah negeri sudah tidak dibebankan biaya pendidikan murid, selanjutnya setiap PPDB selalu masyarakat menjadikan sekolah negeri sebagai acuan, sebab terkait biaya. Kalau gak ada itu, mungkin tidak ada lagi stigma di tengah masyarakat terkait negeri dan swasta,” jelas Nur Hamim.
AnHa, demikian sapaan akrab Nur Hamim, menuturkan bahwa pihaknya selalu meminta data analisis anggaran dari Tim Anggaran (Timang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam setiap pembahasan rencana penggunaan dana APBD Gresik. Tujuannya, agar arah pembangunan daerah lebih terarah.
Politisi asal partai beringin (Golkar) itu mencontohkan, salah satunya adalah terkait fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Jika memberikan bantuan tanpa arah yang jelas, dia menilai hal itu akan sia-sia nantinya. Namun berbeda jika dikelola secara baik dan terarah, seperti didistribusikan melalui Bank Gresik sebagai salah satu BUMD dengan cara-cara yang profesional dan tentu pola yang mudah diakses masyarakat.
“Misalkan kita kasih 15 sampai 30 miliyar, kalaupun itu sekedar kita kasihkan tanpa arah atau tanpa target, kan lebih baik kita berikan kepada Bank Gresik dan dikelolah secara profesional, yang penting akses modal usaha kecil masyarakat Gresik terfasilitasi,” terangnya.
Disamping menjadikan realisasi anggaran lebih terarah, AnHa meyakini pola itu akan secara otomatis mengikis maraknya peredaran praktik rentenir atau bank titil yang selama ini menjadi keresahan bersama di tengah masyarakat.
“Kalau akses usaha kecil terlayani, mereka tidak lari ke rentenir, makanya dalam realisasi program APBD perlu pola yang terarah,” tandas AnHa.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur, melalui Pokir para anggota DPRD Gresik ke lembaga pendidikan swasta lebih besar daripada yang diberikan pemerintah daerah ke lembaga negeri melalui rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik.
Meski demikian, perempuan nomor dua di Gresik itu menegaskan, visi dan misi pendidikan di Gresik mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Melalui program Nawa Karsa, yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru, memiliki 9 prioritas tematik, salah satunya Gresik Cerdas.
“Beberapa kebijakan Pemkab Gresik dalam kemajuan pendidikan swasta melalui program Nawa Karsa sasaran Gresik cerdas. Secara umum tidak diskriminatif, diperuntukkan bagi pendidikan di lembaga negeri maupun swasta,” jelasnya. (Slv)
