Jakarta, Investigasi.today – Setelah sering mendengar anggaran penelitian di Indonesia digunakan tak semestinya, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti politik anggaran dana penelitian dan mekanisme penggunaannya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan “ada laporan dari masyarakat terkait adanya penelitian fiktif, tumpang tindih, yaitu berupa pemotongan fee manajemen, pemberian dan penggunaan yang tidak sesuai, dan pengendapan dana penelitian,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/6).
Ghufron menuturkan bahwa pada 2018, masalah ini sudah menjadi kajian KPK. Hal tersebut disampaikan Ghufron kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke Lembaga Antirasuah.
Ghufron menilai saat ini kiblat penelitian di Indonesia masih belum jelas. Sehingga sumbangsih dan kegunaan penelitian bagi kemajuan Indonesia menjadi minim. “Penyebab kondisi ini adalah karena tidak ada lembaga yang mengatur kiblat penelitian di Indonesia. Sementara itu, ada begitu banyak lembaga penelitian di Indonesia,” jelasnya.
Penelitian di Indonesia juga belum mengenal norma kebijakan utama ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional. Alhasil, penemuan di Indonesia menjadi semau-maunya. “Karena tidak ada normanya, maka kemudian koordinasi dan ke arah mana iptek kita akan dikembangkan menjadi tidak jelas,” tandasnya.
Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini, peneliti di Tanah Air juga belum mempunyai kode etik. Tidak ada acuan baik atau buruk bagi peneliti di Indonesia.
“Karena tidak ada kode etik peneliti, mengakibatkan perilaku-perilaku baik yang semestinya maupun perilaku yang kemudian melanggar atau menyimpang belum dapat diidentifikasi,” pungkasnya. (Ink)
