Labuan Bajo, Investigasi.today – Di balik gemerlap pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, konflik agraria kembali mencuat. Ratusan warga dikabarkan bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menyoroti dugaan praktik mafia tanah yang disebut-sebut menguasai lahan negara di kawasan strategis pariwisata tersebut.
Sekitar 500 warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil berencana menggelar aksi demonstrasi selama tiga hari pada awal April 2026. Aksi itu akan menyasar sejumlah lembaga negara di Labuan Bajo, mulai dari Pengadilan Negeri, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, hingga Kejaksaan Negeri.
Aksi ini dipicu oleh sengketa lahan di wilayah Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, yang oleh sebagian warga disebut sebagai tanah negara namun kini diklaim telah berpindah ke tangan pihak tertentu melalui serangkaian proses hukum dan transaksi yang dipersoalkan masyarakat.
Putusan Pengadilan Picu Gelombang Protes
Ketegangan meningkat setelah terbitnya putusan perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada 10 Maret 2026 yang dianggap sebagian warga melegitimasi kepemilikan pribadi atas lahan yang mereka yakini merupakan aset negara.
Bagi kelompok masyarakat yang menolak putusan tersebut, keputusan pengadilan justru memperkuat dugaan adanya permainan dalam proses penguasaan tanah di kawasan yang nilai ekonominya terus melonjak sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.
Koordinator aksi, Florianus Surion Adu, mengatakan demonstrasi ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum membuka kembali dugaan praktik mafia tanah di wilayah tersebut.
“Tanah negara tidak boleh berpindah tangan secara misterius. Kami meminta transparansi dan penegakan hukum,” ujarnya.
Konflik Lama yang Kembali Membara
Dokumen yang beredar di kalangan masyarakat menyebut konflik lahan ini telah berakar sejak awal 1990-an. Sejumlah transaksi jual beli tanah yang dilakukan bertahun-tahun kemudian, termasuk melalui akta notaris pada 2014, kini dipersoalkan karena diduga menjadi pintu masuk pengalihan hak atas tanah yang statusnya diperdebatkan.
Lonjakan harga tanah di Labuan Bajo dalam satu dekade terakhir juga memperumit situasi. Kawasan yang dulunya relatif sepi kini menjadi incaran investor pariwisata, hotel, hingga pengembang properti.
Kondisi ini membuat konflik agraria semakin sensitif. Banyak pihak khawatir mafia tanah memanfaatkan celah administratif dan lemahnya pengawasan untuk menguasai lahan bernilai tinggi.
Sorotan Baru di Tengah Ledakan Investasi
Labuan Bajo selama beberapa tahun terakhir dipromosikan sebagai wajah baru pariwisata Indonesia. Infrastruktur dibangun besar-besaran, investasi mengalir, dan nilai tanah melonjak drastis.
Namun di tengah geliat pembangunan tersebut, konflik agraria kerap muncul ke permukaan.
Pengamat agraria menilai kasus seperti ini bukan hal baru di daerah yang mengalami lonjakan investasi.
“Ketika nilai tanah naik drastis, konflik kepemilikan sering muncul. Di situlah mafia tanah biasanya bermain dengan dokumen, transaksi lama, atau celah hukum,” kata seorang analis kebijakan agraria yang enggan disebutkan namanya.
Aksi Tiga Hari Bisa Memicu Eskalasi
Rencana aksi selama tiga hari dinilai berpotensi menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam meredam konflik sekaligus memastikan transparansi dalam penanganan sengketa tanah.
Para demonstran menegaskan tuntutan mereka sederhana: membuka kembali status hukum tanah yang dipersoalkan serta menyelidiki dugaan praktik mafia tanah di kawasan wisata unggulan tersebut.
Jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, massa mengancam akan membawa isu ini ke tingkat nasional.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik status Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia, persoalan klasik agraria di Indonesia belum sepenuhnya selesa dan ketika nilai tanah melonjak, konflik lama bisa kembali menyala. (Ink/Mf)
