Gresik, Investigasi.today – Pemerintah Kabupaten Gresik bersiap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan biaya operasional pemerintah daerah sekaligus mendukung penghematan energi di tengah dinamika harga energi global.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan kebijakan WFH tidak hanya sekadar mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH satu hari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran, terutama di tengah lonjakan harga energi,” ujar Bupati Yani usai menghadiri peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026).
Menurut bupati yang akrab disapa Gus Yani itu, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus merespons dinamika global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi sektor energi.
Terkait pelaksanaannya, Pemkab Gresik telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pelaksanaan WFH kemungkinan mulai minggu depan, setiap hari Jumat. Namun ada beberapa OPD yang tidak disarankan menerapkan WFH, terutama sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung seperti tenaga kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas,” jelasnya.
Selain kebijakan WFH, Pemkab Gresik juga mendorong langkah penghematan energi lainnya, salah satunya melalui imbauan bersepeda ke kantor bagi ASN sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan.
Bupati Yani menargetkan kebijakan efisiensi tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran daerah.
“Dalam dua bulan ke depan, setidaknya ada penghematan biaya operasional hingga 50 persen. Hasil efisiensi ini nantinya akan kita bahas bersama DPRD dan pada Perubahan APBD akan kita kembalikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pasar murah,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi langkah penghematan jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi global. (Slv)
