Jakarta, investigasi.today – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta. Salah satu hal yang dibahas yakni terkait proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (28/5).
Airlangga menambahkan Jokowi telah menetapkan Keppres terkait tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Airlangga menjadi ketua tim percepatan itu dan dibantu oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Indonesia berkomitmen jadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia,” sambungnya.
Langkah selanjutnya, kata Airlangga, yaitu proses self assessment. Pemerintah Indonesia akan membuat memorandum dalam 250 hari ke depan.
“Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait dengan pengembangan ekosistem semi conductors dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital yaitu digital economy framework agreement yang itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” jelas Airlangga.
OECD akan melakukan survei ekonomi Indonesia dan ini salah satu bentuk dukungan OECD untuk meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan investasi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan partisipasi Indonesia untuk OECD sudah cukup lama. Saat ini Indonesia, jelas Suahasil, memulai proses menjadi anggota penuh.
“Tahun ini kita akan memulai jadi anggota penuh. Jadi ini adalah kelanjutan. Untuk itu kita akan bekerja dengan OECD di bawah arahan Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Menko untuk menyusun initial memorandum yang isinya adalah asesmen Indonesia terhadap situasi Indonesia,” tutur Suahasil. (Ink)
