Sumenep, Investigasi.today – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Moh Iksan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BLT-APBD) Kabupaten Sumenep hingga pada saat ini masih tersedia 24 Kuota.
Selanjutnya dalam Dana Anggaran yang telah diluncurkan oleh Pemerintah sebesar 27 miliar untuk warga terdampak Wabah Covid 19 ini bernilai 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu setiap bulan dan ternyata juga banyak terdapat data yang tidak valid.
“Sedangkan Dinas Sosial mendapat anggaran 27 Miliar, kita siapkan 42 ribu KPM untuk penerima BLT-APBD. Dan hingga sampai pada saat ini dari usulan itu setelah kita cocokkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) ada yang ganda, sedang yang sudah menerima sebelumnya dan lain lain”, terang Kepala Dinas Sosial Sumenep, Moh Iksan, Senin (15/6).
Hingga pada saat ini dari jumlah total bersih terdapat 24 kuota yang tersisa. Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan ke Kepala Desa untuk segera mendata bagi masyrakat yang belum mendapat bantuan BLT-APBD.
“Untuk itu bagi yang sudah masuk ke kami ini sekitar 38 ribu. Dan Setelah dibersihkan sisanya itu tetap 38 ribu, sedangkan masalah ini butuh solusi. Sehingga nantinya saya akan berusaha untuk ijin menyampaikan pada Bupati dengan hal ini apakah yang 24 kouta ini kita bersihkan lagi. Dan nanti untuk sisanya agar bisa mencapai 42 kita cari lagi orang orang yang belum pernah dan tidak pernah mendapat bantuan sama sekali”, tandas Moh. Iksan.
Ia dengan menyebutkan banyaknya data yang tidak valid karena disebabkan oleh dari adanya human error, data ganda dan ada orang yang tidak berhak menerima namun diusulkan atau didaftarkan.
“Pada saat ini, selain yang dianggarkan 27 miliar, ini ada anggaran untuk sembako yang disalurkan kepada keluarga yang diisolasi. Dan kemudian juga kepada kampung tangguh dan akan kami bantu pada pondok pesantren tangguh”, imbuhnya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial menyampaikan dari anggaran untuk covid 19 ini juga ada anggaran yang untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 ini.
“Jadi ia megatakan dari anggaran ini tidak mengambil dari dana covid-19. Kalau 24 ribu x 600 = 25 miliar 200 juta atau yang masih ada 1,8 miliar. Sedangkan yang termasuk diantaranya kita secara administratif, oleh karena itu sudah untuk distribusikan dan pelayanannya kan lewat Bank BPRS setelah itu dan tentunya ada administrasi. Sehingga biar tidak mengurangi dari pihak penerima bantuan itu, mereka sudah terima 200 utuh karena Pemerintah yang menanggung”, tuturnya.
Selain dengan cara mekaninsmenya, bantuan tersebut turun bagi warga yang tercover dari Pemerintah Desa.
“Sesuai dengan edaran pak sekda, Camat menyampaikan ke desa yang didata adalah guru ngaji, guru swasta non sertifikasi, petani dan pedagang termasuk pelaku seni, serta awak media, persatuan angkutan darat dan LSM”, tuturnya.
Moh. Iksan juga berharap agar Kepala Desa bisa mendata ulang bagi warganya yang dirasa tidak mampu untuk diusahakan mendapatkan BLT-APBD itu.
“Ya kalau bisa masih lewat Desa ya lewat desa saja dan jika ada desa yang hanya ada satu yang lolos, maka saya anjurkan kepada kades, ayo cari didesa yang layak atau kurang mampu untuk ditambahkan lagi”, tegasnya.
Sehingga untuk pada saat ini pihaknya juga mengklaim bahwa dengan adanya data ganda tidak akan terdaftar jika masih tetap didaftarkan untuk menerima BLT-APBD Bantuan ini.
“Untuk itu dengan harapan satu KK saja itu diketahui, jadi tidak bisa memanipulasi. Dan kami mohon untuk masyarakat Sumenep yang belum menerima bantuan tersebut secepatnya diajukan. Regulasi tetap mengajukan ke Desanya terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan tersebut”, pungkasnya. (Fathor).
