Mojokerto, investigasi.today – Aksi unjuk rasa dilakukan ratusan siswa mendapat respons dari pihak sekolah. Perwakilan siswa akhirnya dipanggil untuk melakukan mediasi secara tertutup.
BA, salah satu perwakilan aksi unjuk rasa mengatakan, siswa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pihak sekolah. Mereka menanyakan beberapa kebijakan pungutan yang dianggap terlalu membebankan siswa.
Antara lain, mempertanyakan kartu tanda pelajar (KTP) hingga saat ini belum terealisasi. “Siswa sudah membayar waktu awal masuk kelas X, tapi sampai sekarang kelas XII belum diberikan kepada kami,” ucapnya di lokasi.
Tak hanya itu, sekolah juga dianggap terlalu banyak melakukan tarikan dana. Baru-baru ini siswa yang duduk si bangku kelas XII diwajibkan untuk membayar uang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebesar Rp 500 ribu per siswa.
Jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan membebankan siswa. “Rata-rata di SMK lain LSP hanya Rp 150 ribu, tapi di sini (SMKN 1 Jatirejo) kok sampai Rp 500 ribu,” tanyanya. Belum lagi ditambah tarikan dana Rp 200 ribu per siswa yang diklaim sekolah untuk bimbingan belajar (bimbel).
“Jadi, satu siswa harus bayar Rp 700 ribu,” ucapnya. Oleh sebab itu, mereka meminta sekolah untuk transparansi pengelolahan dana terhadap sejumlah pungutan tersebut. “Biar semua siswa tahu dan tidak curiga pada uang yang telah dibayarkan,” ujar BA. (Andy/Yanto)
