Jakarta, investigasi.today – Pada 117 tahun sebelum Indonesia merdeka, Raja Willem I Frederik melalui proklamasi khusus resmi mengakui Papua sebagai wilayah Hindia Belanda. Sementara daerah-daerah lain yang dikuasai Belanda baru masuk beberapa waktu belakangan, hal ini diungkapkan oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi.
Freddy menegaskan “ koloni (Hindia Belanda) yang berhak menyebut dirinya sebagai anak sulung adalah Papua. Kenapa? Kamilah yang punya Proklamasi dari Raja Belanda Willem I Frederik yang menyatakan wilayah ini di bawah kekuasan Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia,” jelasnya.
Selama dua tahun, Freddy melakukan riset dan harus bolak-balik ke sejumlah perpustakaan dan museum di Belanda. Akhirnya Freddy menemukan sejumlah dokumen yang menyatakan bahwa bendera Bintang Kejora yang oleh sementara pihak dianggap sebagai simbol kemerdekaan adalah keliru.
Hal ini merujuk pada peraturan nomor 68 tahun 1961 yang menyebutkan bahwa Bintang Kejora adalah sebagai Land Flag bukan National Flag. Tidak hanya bendera budaya, Belanda juga membolehkan Papua memiliki hymne daerah.
“Itu berlaku bagi seluruh wilayah yang menjadi domain Belanda di seberang lautan, seperti Suriname, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba,” tandas Freddy.
Laksamana kelahiran Serui – Kepulauan Yapen, 15 Oktober 1947 itu juga menuturkan jika menilik rekam jejak Belanda dalam sejumlah perjanjian, tak pernah ada maksud untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua. “Makanya Belanda selalu menerapkan politik pecah belah agar tetap bercokol dan menguasai wilayah-wilayah jajahannya,” tegasnya.
Freddy sangat menyayangkan terkait aksi-aksi anarkis di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat sebagai respons atas sikap rasisme di Surabaya. Menurut Freddy, aksi tersebut sudah itu tidak murni lagi, karena rasisme terhadap orang Papua sudah lama terjadi.
Gubernur Irian Jaya, 9 April 1998 – 15 April 2000 itu berharap pemerintahan Jokowi memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih baik terhadap jalannya Otonomi Khusus. Terutama dalam penggunaan dana otonomi khusus agar benar-benar tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Freddy juga menghimbau agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua harus ikut membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda di sana.
“Jika warga Papua hanya menjadi penonton, bahkan untuk pekerjaan kasar saja masih diserahkan kepada para pendatang. Wajar saja mereka kecewa dan marah. Mereka merasa percuma menjadi bagian Indonesia karena tidak memberikan kesejahteraan,” pungkas Freddy. (Ink)
