Gresik, Investigasi.today – Pemerintah pusat dan daerah mulai membedah ulang akurasi data kemiskinan setelah ditemukan ratusan ribu warga kelompok ekonomi terbawah di Kabupaten Gresik belum seluruhnya menerima bantuan sosial.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), jumlah warga Gresik yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4—kategori masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan—mencapai 541.714 jiwa.
Namun dari jumlah tersebut, yang tercatat menerima bantuan sosial baru sekitar 25,39 persen. Artinya, masih ada sekitar 404.156 jiwa atau 74,61 persen yang belum tersentuh program bansos.
Temuan itu menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Gresik di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah kini sedang melakukan pembenahan besar dalam sistem data kemiskinan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Melalui kebijakan tersebut, data kemiskinan tidak lagi tersebar di berbagai lembaga, tetapi dipusatkan dalam satu sistem nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Selama ini persoalan utama bansos sering bukan pada programnya, tetapi pada akurasi datanya. Karena itu kita akhiri ego sektoral data,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga pemutakhiran data harus terus dilakukan dari tingkat paling bawah.
“Setiap hari kondisi masyarakat bisa berubah. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang ekonominya membaik atau menurun. Karena itu pembaruan data harus dilakukan secara terus-menerus,” ujarnya.
Dalam sistem DTSEN, data kemiskinan disusun dalam pemeringkatan desil 1 sampai desil 10, dengan desil 1 sebagai kelompok paling miskin. Data tersebut akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sekali.
Perbedaan Data Pusat dan Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Gresik sebenarnya menunjukkan tren penurunan.
Data BPS mencatat persentase penduduk miskin turun dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 131.807 jiwa.
Namun berdasarkan pendataan riil yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Aplikasi Gresik Soya, jumlah warga miskin tercatat mencapai 142.107 jiwa.
Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dengan data yang lebih akurat, kebijakan penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran,” kata Alif.
Warga Diminta Ikut Mengawasi
Untuk memperkuat akurasi data bansos, Kementerian Sosial juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi.
Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan melalui beberapa kanal resmi, antara lain:
• Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul dan Sanggah)
• Command Center Kemensos 171 / 021-171
• WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171
Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan penerima bansos yang dinilai tidak layak, misalnya karena memiliki aset mewah atau kondisi ekonomi yang sudah membaik.
Dukungan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial juga meninjau perkembangan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Saat ini sekolah tersebut memiliki 75 siswa aktif tanpa ada yang mengundurkan diri. Seluruh orang tua siswa juga telah menerima bantuan modal usaha untuk mendukung ekonomi keluarga.
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Raci Tengah saat ini telah mencapai 27,36 persen dan ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026–2027.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan kewirausahaan bagi 75 orang tua siswa SRMA 37 Gresik dengan total nilai Rp391.853.366.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga mereka. (Ink)
