Sidoarjo, Investigasi.today – Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (rakor) pengembangan tanaman holtikultura program kerja tahun sebelumnya. Rakor ini sekaligus membahas program-program kerja strategis dalam rangka mendukung pembangunan dan ketahanan pangan tahun 2020.
Rapat Pengembangan tanamanan holtikultura bertempat di ruang rapat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih, Senin (16/11) kemarin.
Dengan narasumber, Ketua Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo,Bpk. M Damroni serta Anggota Komisi D, Ibu Ainun Jariyah, Bpk. Zahlul, Bpk. Nasih Abdilah. Acara juga di hadiri, Bpk Saeroji, S.P., M.Agr. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
Hadir juga Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Sidoarjo, Bapak Camat (7 Kecamatan yaitu : Balongbendo, Prambon, Jabon. Krembung, Sidoarjo, Buduran dan Wonoayu, Bapak Kepala desa beserta 1 (satu) orang ketua kelompok tani dari desa.
Desa Tromposari Kec Jabon, Desa Rejeni Kec. Krembung, Desa Cemengkalang Kec. Sidoarjo, Desa, Damarsi Kec. Buduran Desa Simoketawang Kec. Wonoayu, Dsesa Wonoplintahan Kec. Prambon, Desa Suwaluh Kec. Balongbendo, Koordinator BPP, Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kab. Sidoarjo, Kepala Bidang Lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kab Sidoarjo.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni juga menyampaikan, peningkatan lahan-lahan sempit untuk dikembangkan, Kebijakan-kebijakan yang meningkatkan ekonomi masyarakat. “Program penyuluhan yang lebih insentif,” ucapnya.
Lanjut dia, pemerintah terhadap ketersediaan saprodi pertanian seperti, Bibit/benih, Pupuk, Obat-Obatan, Pengairan, Pemberian insentif, Pembebasan PBB, Jaminan Asuransi, Bantuan, permodalan/bunga lunak, Pendampingan dan edukasi ke petani dan peternak mulai dari persiapan tanam sampai dengan panen. “Program pembibitan standarisasi, asuransi dan kerjasama,” jelasnya.
Abdilah Nasih juga menambahkan, Pemkab dan dinas harus bersama-sama mendorong masyarakat dan kepala Desa membuat peta DIM di masing-masing daerah tentang potensi tanaman yang cocok dan ketersediaan lahan. Sehingga masing-masing desa, wilayah memiliki “Brand” tanaman masing-masing yang tepat, karena ini akan mienjadi value added daerah tersebut.
“Pemkab dan Dinas harus bersama-sama mendata lahan-lahan mati dan tidur yang dimiliki pemerintah swasta maupun desa yang bisa dihidupkan kembali menjadi lahan produktif,” cetusnya.
Ia juga menyampaikan, Pemkab harus mengambil policy untuk menetapkan satu atau dua buah tanaman unggulan di Sidoarjo yang bisa menjadi komoditi sebagai pengganti tanaman padi berdasarkan DIM di atas.
Pemkab juga harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada petani terkait dengan arah kebijakan tersebut di atas baik bibit, modal dan pelatihan- pelatihan. Proses perjuangan, kota industri, kota pertanian, Folunter dan martir, 1Desa sama 1 produk, 1 pesantren 1 produk.
“FKKD urusan Pemerintah Desa, peta potensi membuat peta DIM, yang cocok bergerak ke jantung perekonomian Desa. Penggerakan BUMDES → Aset-aset Desa, TKD, untuk sektor pertanian kondisi lingkungan di masing-masing wilayah, koordinasi antara manajemen tanam, sinergi RTTG dengan kebutuhan air.
Dengan manajemen air buka tutup pintu air One village one product,” tutup Abdilah Nasih selaku anggota komisi D.
Ibu Ainun Jariyah juga menambahkan, bahwasannya untuk sosialisasi terkait meningkatkan tanaman hortikultura tidak
hanya 7 kecamatan, tetapi semua kecamatan yang ada di Sidoarjo. “Untuk meningkatkan perekonomian keluarga tidak dalam sekala saja untuk menanamkan hidroponik tapi harus disosialisasikan sampai tingkat masyarakat paling bawah, apalagi di desa-desa masih banyak tanah
pekarangan,” katanya.
“Pemerintah harus hadir dan membantu dalam pemasaran dan pengurangi atau mendatangkan bawang merah dari luar daerah, supaya petani
bawang merah tidak mengalami kerugian karena harga bawang merah menurun,” jelasnya.
“Diupayakan ada pembinaan pupuk kandang bagi petani, pelatihan penyuluh dan petani di BBPP Ketindan, 48 pelatihan peningkatan.Pemanfaatan lahan pekarangan diperkuat dengan Kebijakan wanita tani,” jelasnya.
Bapak Zalul juga menyampaikan, kebijakan memangkas tengkulak untuk sampai ke konsumen. “Kebijakan pertanian dan peternakan masuk sekolah.” Pemanfaatan lahan sawah selain sebagai produksi pertanian tetapi juga sebagai tempat wisata,” pungkasnya. (dori)
