Gresik, Investigasi.today – Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Kabupaten Gresik kembali bersinergi. Kali ini insan pers dan legislatif menggelar dialog publik dengan tema yang menjadi atensi publik di Kota Pudak.
Dialog bertema ‘Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran’ yang digelar di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kabupaten Gresik, Jumat (13/5/2025) siang.
Acara tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Plt Bupati Gresik Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, serta Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Gresik, Ismail Fahmi dengan dipandu Jurnalis Senior Syuhud Al-Manfaluty.
Dalam sambutannya, Ketua KWG Miftahul Arif menjelaskan kolaborasi melalui acara dialog publik ini bentuk dari upaya jurnalis untuk ikut serta memberi kontribusi terhadap pembangunan Gresik.
“Isu yang kami angkat ini fokus terhadap permasalahan yang ada di Gresik. Bagaimana nantinya pemerintah memenuhi target PAD serta pengentasan pengangguran, semoga dialog ini bermanfaat,” katanya.
Sementara, dalam dialog selama dua jam kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Sejumlah anggota DPRD Gresik turut hadir dan aktif berdiskus bersama para masyarakat dan pelaku usaha.
Tampak hadir, para pimpinan (OPD) terkait seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja Zainul Arifin serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta BPPKAD Gresik.
Dalam paparannya, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendorong kebijakan pro-investasi dan pro-lapangan kerja.
Politisi PKB tersebut juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sektor pajak sebagai sumber pendapatan, melainkan perlu menggali potensi lainnya, seperti pemanfaatan aset daerah yang belum termanfaatkan.
“Jika pemanfaatan aset daerah dimaksimalkan, lonjakan pendapatan akan sangat signifikan, bahkan bisa melampaui pendapatan dari sektor pajak,” ujarnya.
Syahrul menyebut, banyak aset daerah di Gresik yang hingga kini belum dikelola secara produktif. Padahal, jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi lintas instansi, pemanfaatan aset tersebut bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Ketika aset dikelola bersama, akan menciptakan peluang kerja, maka saya yakin akan menambah PAD,” ucapnya.
Syahrul juga menyinggung soal tren kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Karena itu, dia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan potensi pendapatan dari pajak dengan optimalisasi sumber pendapatan lain.
“Kalau kita fokus pada aset daerah, efeknya akan jauh lebih besar. Pemerintah perlu serius menggarap potensi ini,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa Pemkab Gresik terus berupaya menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif. Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir, Gresik menjadi tempat favorit investor menanamkan modal.
“Kami melalui DPMPTSP terus memberikan kemudahan perizinan serta pelayanan terbaik bagi para investor. Gresik bahkan mencatatkan nilai investasi tertinggi di Jawa Timur sepanjang tahun 2024,” ujarnya.
Berdasarkan data, Gresik mencatat investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp26,1 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp11,7 triliun.
Alif menyebut, tingginya angka investasi ini tidak lepas dari keberadaan kawasan industri besar di Gresik seperti Maspion Industrial Estate, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan Kawasan Industri Gresik (KIG).
Terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri, Wabup Alif mengatakan, pihaknya tengah menggali berbagai skema agar agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Kami terus mencari celah agar kawasan seperti KEK bisa memberikan kontribusi PAD dari berbagai sisi,” pungkasnya.
Di sisi lain, pandangan pelaku usaha disampaikan oleh Ismail Fahmi dari HIPMI Gresik. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.
HIPMI, kata Fahmi juga terus berupaya mengurangi pengangguran seperti pelatihan dan inkubasi bisnis dengan mengelola CSR anggota HIPMI itu sendiri.
“Kami di HIPMI selalu berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam pengentasan pengangguran. Kami secara berkala juga menggelar digital marketing dan pelatihan kerja,” tutupnya. (Ink)
