Teks foto : Ketua Umum dan Sekjend PSI beserta kuasa hukum saat di Bareskrim Polri
JAKARTA, investigasi.today – Netizen mendukung perlawanan PSI terhadap Bawaslu dengan hashtag atau tagar #MelawanBersamaPSI. Dengan lebih dari 10.000 cuitan sampai Rabu 23 Mei 2018 pagi, hashtag tersebut terus bertahan sebagai trending topic di Twitter.
Ini terkait pemeriksaan sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Selasa 22 Mei 2018, menghadiri di Bareskrim Polri perihal dugaan kampanye di luar jadwal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Ini terkait materi pengumuman polling cawapres dan susunan kabinet Jokowi 2019 di Jawa Pos edisi 23 April 2018.
Pada pemeriksaan di Bareskrim, hadir Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, dan sejumlah pengurus lain.
Akun @HarSimangunsong dalam cuitannya, misalnya, menyatakan: “Paling greget klo ngeliat kebebasan berjajak pendapat dibungkam. Apakah ini cara tuan untuk melihat anak muda menang? #MelawanBersamaPSI”
Hal yang sama juga diungkapkan oleh akun @rdhs_tio, melalui cuitannya: “Sekali lagi saya bukan kader @psi_id, di sini saya berkomentar karena apa yg dilakukan oleh Bawaslu sungguh aneh, janggal & tidak adil.. Padahal salah satu fungsi parpol itu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.. #PSIDizalimiBawaslu #MelawanBersamaPSI”
Selain itu, akun @nongandah, mempertanyakan ketidakadilan sikap Bawaslu yang tidak menindak partai lain yang justru melakukan kampanye secara terang-terangan.
“Ini sbg perbandingan aja ya utk bukti #PSIDizalimiBawaslu.partai2 lain malah melakukan kampanye scr terang2an. bahkan ada partai yg anak kecil aja sampai hapal loh marsnya itu didiamkan aja oleh Bawaslu.saya pribadi #MelawanBersamaPSI menuntut keadilan,” tulis @nongandah.
Sebelum diperiksa, Grace menegaskan tuduhan kampanye menunjukkan bahwa Bawaslu gagal paham. Karena tidak ada visi, misi, dan program PSI dalam polling tersebut, serta tidak ada nama ataupun jajaran pengurus dan kader PSI.
Materi tersebut bukan kampanye. PSI justru mendorong transparansi, pendidikan politik, dan partisipasi aktif publik. Ini adalah wujud komitmen PSI atas fungsi partai politik yang dijamin konstitusi.
“Polling tersebut tidak memuat visi, misi, dan program PSI. Juga sama sekali tidak ada nama pengurus atau kader PSI di dalam polling,” ujar Grace.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, juga menyatakan publik perlu sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam politik, bukan sekadar memilih dan dipilih. Namun juga berpartisipasi secara aktif untuk memberikan masukan dan penilaian. PSI memberikan ruang partisipasi melalui polling.
“Bagi PSI, publik perlu sadar akan hak dan kewajibannya dalam politik. Publik perlu diberikan ruang untuk aktif memberi penilaian. Sehingga demokrasi Indonesia makin berkualitas,” tegas mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. (*/Salvado)
