Kota Bandung, investigasi.today – Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyebut sedikitnya delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) telah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung soal kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung.
“Kemarin kelihatannya ada sekitar delapan kepala OPD yang sudah dipanggil. Sebetulnya lebih karena ada kepala bagian, kepala bidang. Tapi kalau kepala OPD ada delapan,” kata Zulkarnain di Bandung, Senin.
Zulkarnain mengakui bahwa pihak kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di dua kantor OPD yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk mengumpulkan barang bukti.
Ia mengatakan telah meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung untuk wajib mengikuti pemanggilan dan bersikap kooperatif apabila dibutuhkan oleh Kejari Kota Bandung.
Ia mengaku Pemkot Bandung siap mendukung langkah aparat penegak hukum dengan memberikan data maupun fakta guna mendukung penyelidikan dalam perkara tersebut.
“Saya harapkan semuanya menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, ini masih tahap saksi, jadi tidak perlu disikapi secara berlebihan. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu karena hal ini,” katanya.
Zulkarnain juga meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau statusnya saksi, itu berarti kewajiban menghadiri panggilan dari aparat penegak hukum, bukan berarti sudah bersalah. Jadi ini murni bagian dari proses yang harus diikuti,” kata dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin selama tujuh jam oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kamis (30/10).
Selain itu, Kejari Kota Bandung juga melakukan penggeledahan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik. (Bd)
