Bone, investigasi.today – Sejumlah honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mogok kerja usai gagal lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka protes hasil seleksi PPPK meloloskan orang-orang yang tidak sesuai keahliannya.
Aksi demonstrasi mogok kerja itu berlangsung di Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Senin (5/2). Unjuk rasa itu ditandai dengan penyerahan seluruh kunci armada Damkar Bone ke panitia seleksi daerah (panselda) PPPK di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bone.
“Libur, libur. Jika terjadi kebakaran hubungi Panselda,” ujar salah seorang petugas Damkar Bone Aan, Senin (5/2).
Aan menilai honorer Damkar Bone dibohongi terkait pengumuman hasil PPPK formasi damkar. Pemkab Bone tidak kunjung memberikan kejelasan terkait aspirasi mereka agar hasil seleksi ditinjau ulang.
“Pemadam dirampok haknya. Kami tidak ingin kejadian ini terulang di kemudian hari,” bebernya.
Dia berharap hasil pengumuman PPPK Bone dievaluasi. Aan tidak mau orang-orang yang diloloskan ternyata tidak sesuai dengan keahliannya dibanding rekan-rekannya yang sudah mengabdi sejak lama.
“Jangan sampai setelah Damkar jadi korban, teman-teman Satpol lagi yang dimainkan. Jangan sampai kuota dibuka teman lain dikorbankan. Hak kami tolong dikembalikan,” sebut Aan.
“Lebih 30 petugas Damkar yang akan libur. Karena 20 PPPK yang notabene tidak pernah mengabdi di Damkar, kemudian diloloskan. Jelas-jelas ini melabrak aturan. Mental Panselda rusak, kami ini dizalimi,” tambahnya.
Aan juga kecewa terhadap Pj Bupati Bone Andi Islamuddin dan Pj Sekda Bone Andi Muhammad Gunturt yang enggan yang tidak menerima aspirasi mereka saat demo. Dia lantas melemparkan pernyataan sarkas ketika ada kebakaran agar menghubungi panselda PPPK Bone saja.
“Pj Bupati Bone dan Pj Sekda mempermainkan kami dan membohongi kami. Pj Bupati Bone ini pembohong. Mohon maaf masyarakat Bone, ketika terjadi kebakaran hubungi saja Panselda atau Pj Bupati atau Pj Sekda,” jelasnya.
Diketahui, honorer Damkar Bone sebelumnya menggeruduk Kantor BKPSDM Bone, Kamis (21/12/2023). Mereka menuding hasil seleksi PPPK meloloskan orang-orang yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Belakangan, DPRD Bone berkoordinasi dengan Kemendagri dan KemenPAN-RB terkait hasil seleksi PPPK Bone yang diprotes honorer Damkar Bone. Dari hasil komunikasi itu, Pemkab Bone diminta meninjau ulang hasil pengumuman seleksi PPPK formasi damkar.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan nomor: 300.1.7./e-3/BAK perihal tanggapan atas proses penerimaan P3K Damkar Kabupaten Bone. Surat itu ditujukan langsung untuk Ketua DPRD Kabupaten Bone.
“Ada surat dari Kemendagri untuk dilakukan peninjauan kembali. Surat itu akan ditindaklanjuti ke Bupati Bone agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, Kamis (18/1).
Dalam poin kelima surat tersebut dijelaskan bahwa dalam hal hasil pengumuman seleksi PPPK JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Tahun 2023 di daerah terdapat ketidaksesuaian antara jenjang jabatan yang dilamar dengan surat keterangan kerja yang dilampirkan oleh peserta yang dinyatakan lulus baik pada formasi umum maupun formasi khusus. (Naf)