Malang, investigasi.today – Sesuai Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994, tanggal 25 November ditetapkan sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari guru Nasional. Seluruh guru di Kabupaten Malang memperingati HUT Guru Tahun 2019 dan HUT PGRI ke-74 yang bertemakan: “Guru Penggerak Indonesia Maju”. Berbagai kegiatan seremonial dilakukan di lingkungan pendidikan sebagai tanda terima kasih kepada “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr. Rahmat Hardijono
Berbicara tentang guru tentunya soal pendidikan. Guru adalah pilar kemajuan pendidikan bangsa dalam menciptakan generasi penerus yang unggul dan berkualitas, pendidik profesional, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengajar secara profesional.
Namun disisi lain, tuntutan itu tidak seimbang dengan nasib kesejahreraan para guru yang ada. Perhatian terhadap profesi mulia ini belum bisa dikatakan memadai. Banyaknya tenaga pendidik yang berpenghasilan rendah membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pemerintah serius dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan layak pakai.
Hal senada juga disampaikan Asep Suriaman, salah seorang Ketua Organisasi Pemerhati Dunia Pendidikan di Kab. Malang. Ia menuturkan “Sehubungan dengan dunia pendidikan, Kalau ingin pendidikan kita baik dan maju maka yang paling perlu di perhatikan adalah kesejahteraan Guru,” ujarnya.
Asep yang juga ketua Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) ini melanjutkan, banyak guru-guru yang statusnya belum pegawai tetap. Bisa dibayangkan itu mengajarnya? Dia dapat honorarium Rp 300.000 sebulan, bagaimana kualitas pembelajaran “Bagaimana mau mencetak generasi yang unggul? Lah, (kesejahteraan) gurunya begini. Ini pemerintah sepertinya lepas tangan atau saling lempar,” cetusnya.
Guru memiliki tugas yang sangat berat. Namun, belum semua hidup dalam kesejahteraan. Saat ini masih ada sekitar 160 ribu guru honorer belum mendapatkan upah yang layak.
Belum lagi nasib guru yang dinyatakan lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sekitar 34 ribu hingga hari ini tidak ada realisasi, “Kami berharap jadi PPPK disegerakan, Pendikbud saat mengeluarkan surat berisi pidato pada hari guru tahun ini juga tidak menyinggung soal nasib guru Honorer, Jadi kesejahteraan adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan,” tandas guru inklusi dan terapis ABK itu. (Utsman)
