Banyuwangi, investigasi.today – Kepala sekolah SDN 1 Mojopanggung Kabupaten Banyuwangi bakal menerima sanksi tegas dari kepala dinas pendidikan terkait dengan jual beli buku Lembar Kerja Sekolah (LKS).
“LKS adalah menjadi tugas guru dalam pembelajaran dan terkait hal ini kepala dinas sudah melarang melalui edaran, jika melanggar tentunya ada konsekuensi, terhadap pelanggarannya sejauhmana kepala dinas nanti memberi sanksi pada kepala sekolah”, tegas Sutikno, Kabid SD.
Menurut Kabid SD jual beli buku LKS di SDN 1 Mojopanggung bukan dikoordinir oleh pihak sekolah akan tetapi dari komite sekolah/ paguyuban komite.
“Saya sudah cek di sekolah, pihak sekolah menyampaikan bahwa itu bukan dikoordinir sekolah tetapi dari komite sekolah/ paguyuban komite yang menginginkan anaknya memiliki buku sendiri untuk memenuhi kebutuhan personal, selain buku siswa yang sudah disiapkan oleh sekolah, tugas sekolah adalah menyiapkan buku siswa dan buku guru dari dana BOS (maks10%)”, terang Sutikno, Kabid SD.
Terlepas dikoordinir oleh pihak sekolah maupun tidak yang jelas tanpa persetujuan kepala sekolah mustahil buku LKS tersebut dipakai di lingkungan sekolah jadi memang sudah seharusnya kalau kepala sekolah menerima sanksi tegas dari kepala dinas.
Jual beli LKS merupakan ajang bisnis yang sangat menguntungkan sehingga yang mengkoordinir akan selalu mencari berbagai macam alasan/dalih agar bisnis dengan hasil yang menggiurkan tetap berlangsung hingga menjadi sebuah tradisi.
Selain membebani wali/orang tua murid
keberadaan buku LKS juga menunjukkan bahwa guru tidak kreatif/malas untuk membuat LKS sendiri yang materinya dari buku paket pemerintah.
Diberitakan sebelumnya SDN 1 Mojopanggung Kabupaten Banyuwangi menjual belikan buku LKS. menurut wali/orang tua murid harganya sebesar Rp 190 ribu mendapat 13 buah buku. (Widodo)
