Teks foto : Bupati Sambari saat menerima Predikat WTP dari Plt BPK Jatim
GRESIK, investigasi.today – Kabupaten Gresik tahun ini kembali menorehkan prestasi di bidang keuangan. Kerja keras Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan 2017 diganjar hadiah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Predikat WTP tersebut diserahkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jatim Ayub Amali kepada Bupati Gresik Dr H Sambari Halim Radianto di Kantor BPK Perwakilan Jatim, hari ini, Kamis (31/05/2018).
Predikat WTP pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2017 tersebut merupakan kali ketiga yang diterima Bupati Sambari. Sebelumnya predikat sama diterima Kabupaten Gresik untuk pengelolaan keuangan 2015 dan 2016.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengaku bersyukur atas raihan opini WTP yang ketiga ini. Menurut dia, penghargaan ini merupakan hasil kerjasama semua pihak di jajaran Pemerintahan Kabupaten Gresik serta atas dukungan dan doa masyarakat.
“Penghargaan ini sebagai apresiasi atas komitmen jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya BPPKAD dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, transparansi pengelolaan keuangan selalu ia terapkan sejak awal masa jabatannya hingga saat ini. Dirinya mengaku terus memberi motivasi pada jajaran pengelola keuangan dan memberi instruksi kepada semua kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, update dan dapat dipertanggung jawabkan. “Untuk penyusunan laporan keuangan, selalu kami terapkan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang telah dipersyaratkan,” ujarnya.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya menjelaskan, opini WTP tersebut akan terus diupayakan oleh Pemkab Gresik. Tentunya dengan kerjasama semua pihak terutama peningkatan kinerja oleh OPD di lingkungan pemkab Gresik. “Pemerintah kabupaten Gresik berupaya selalu melakukan perbaikan guna mencapai kesempurnaan dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi,” ujarnya. (Salvado)
