Gresik, Investigasi.today – Viral di medsos sebuah surat edaran dari Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang isinya diduga meminta parsel Lebaran ke sejumlah perusahaan.
Dalam surat nomor 145/78/437.108.12/2022 pada 7 April 2022, tertulis untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik dan harmonis antara pengusaha yang ada di dalam Desa Karangandong, memohon perusahaan memberikan bantuan bingkisan Lebaran sebanyak 15 ( lima belas ) paket.
Dalam surat itu tertera nama 15 orang yang akan menerima bingkisan, yakni Kepala Desa Eka Yulianingsih, Sekretaris Hadi Prayitno, Urusan Keuangan Novi Hardian Nitta, Urusan Tata Usaha dan Umum Ahmad Mundzir, Urusan Perencanaan Fachrul Syarip, Kasi Pemerintahan Sylvia Suci Rahmadhani, Kasi Kesejahteraan Ali Shodikin, Kasi Pelayanan Hariyanto.
Kemudian, Kasun Karangandong Sunasib, Kasun Kalangan Abdulloh Faqor, Kasun Karangasem Arif Wisono, staff desa Agustin Durotul, Ketua BPD Slemet, Ketua LKMD Heru Subagyo, dan Ketua PKK Karmani.
Bahkan, surat yang bersifat penting itu lengkap dengan tanda tangan Kepala Desa Eka Yulianingsih dan stempel Desa Karangandong.
Setelah surat edaran tersebut viral di grup Faacebook dan grup Whatsapp, beragam komentar dari pengguna Facebook dan anggota grup Whatsapp pun terlontar, banyak yang menanggapinya.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Desa Karangandong Eka Yulianingsih tidak dapat dihubungi. Eka tidak kunjung membalas pesan singkat dan sambungan seluler selalu dialihkan.
Sementara itu, Camat Driyorejo Sunarto mengambil cepat dan tegas, ia memerintahkan surat edaran tersebut untuk ditarik kembali agar tidak menjadi polemik.
“Agar tidak menjadi polemik, saya suruh menarik lagi suratnya,” ungkap Narto, sapaan akrabnya, Selasa (19/4).
Di sisi lain, Ketua LSM FPSR, Aris Gunawan menyebut, beredarnya surat permintaan parsel tersebut sangat memalukan dan merusak nama baik desa.
“Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Harusnya kepala desa menjaga nama baik, bukan malah mencoreng dengan minta parsel,” ucapnya, Selasa (19/4).
“Lebih baik perusahaan membagikan ke anak yatim piatu daripada ke pihak desa,” lanjutnya.
Aris meuturkan, menjelang Idul Fitri, biasanya surat edaran itu disebar ke seluruh perusahaan. Tapi hanya beberapa perusahaan yang merespon. Diduga pihak desa terlalu sering meminta, sehingga surat edaran itu bocor.
“Dinas PMD dan Inspektorat harus memanggil yang bersangkutan. Kejadian ini tidak patut, pelajaran juga bagi yang lainnya agar tidak terulang kembali,” pungkasnya. (Slv)
