Malang, investigasi.today – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono deklarasi Pemilu aman damai di Lapangan Rampal, Kota Malang. Deklarasi damai dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.
Deklarasi damai pemilu 2024 ini menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam tahapan pemilu.
Deklarasi diikuti berbagai elemen masyarakat dari Jawa Timur, termasuk perwakilan pejabat dan organisasi masyarakat Provinsi Jawa Timur.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pentingnya deklarasi ini sebagai tanda kesepakatan antara elemen masyarakat dan organisasi dalam menjaga situasi aman dan damai menjelang serta selama Pemilu 2024.
Kapolri menekankan, perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya berharap deklarasi damai ini dapat menjadi contoh yang digelorakan di seluruh wilayah. Apabila ini dilaksanakan di semua tempat. Insyaallah pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman, menghasilkan hasil yang legitimate, dan terpilih nantinya benar-benar bisa mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Ini adalah kerja bersama kita,” kata Listyo Sigit di lapangan Rampal, Sabtu (21/10).
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri di seluruh wilayah untuk bersama-sama menjalankan komitmen damai dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Panglima menegaskan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam pemilu sebagai kunci keberhasilan pemilu yang damai.
“Deklarasi damai kita laksanakan di seluruh wilayah ini menjadi langkah yang sangat bagus untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan damai, aman, lancar, dan sejahtera. Kita sampaikan TNI dan Polri harus netral dalam pemilu, ini merupakan kunci utama kita bisa melaksanakan atau menjaga pemilu ini terlaksana dengan baik,” tegas Yudo.
Pembacaan ikrar pemilu damai diikuti perwakilan MUI, DMI, PW Muhammadiyah, PWNU, LDII, Kadin, HIPMI, APINDO, PWI, dan Aliansi Jurnalis Independent.
Selain itu, ada juga perwakilan dari Asosiasi Kepala Desa, Ikatan Pencak Silat Indonesia, KNPI, Serikat Pekerja, Rumah Kebangsaan, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Napiter, Cipayung Plus, KPU, Bawaslu, IDI, dan APLI. (Bangir)
