Gresik, Investigasi.today – Karang Taruna Kabupaten Gresik mengambil alih tugas dan fungsi pendamping program keluarga harapan (PKH), hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah verifikasi program PKH inklusif kepada Karang Taruna oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik dr Ummi Khoiroh.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik dr Ummi Khoiroh membenarkannya. “Iya benar, kami minta tolong ke karang taruna untuk verifikasi data (PKH Inklusif). Karang Taruna adalah organisasi kesejahteraan sosial dan kelembagaannya di bawah naungan dinsos. Jadi kita berdayakan,” ungkapnya, Senin (22/8).
dr Ummi, menambahkan, karang taruna bisa difungsikan dan diberdayakan untuk segala program sosial. Bahkan ungkap dia, lmeski Karang Taruna melakukan verifikasi program PKH inklusif sekalipun dan bukan kewenangan dan kemampuan Karang Taruna.
“Karang Taruna adalah salah satu lembaga sosial. Jadi bisa diberdayakan untuk segala program sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Mochamad Abdul Qodir menyayangkan penunjukan Karang Taruna sebagai tim verifikator PKH Inklusif karena bertolakbelakang dengan fungsi utama pembentukan Karang Taruna, yakni sebagai wadah pemberdayaan di sektor kepemudaan.
“Kalau dengan Karang Taruna saya tidak setuju sama sekali, karena kontradiktif dengan fungsi organisasi dan tujuan didirikannya Karang Taruna,” tegasnya.
Qodir juga menampik alasan Kadinsos yang mendasari alasan penunjukan Karang Taruna sebagai tim verifikator karena merupakan lembaga pemberdayaan sehingga dapat diberdayakan untuk segala program pemberdayaan.
“Ya memang pemberdayaan, tapi jangan diartikan memberdayakan orang lain atau menjadi pendamping program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan dari
sisi kepemudaannya,” tukasnya.
Qodir lebih mengapresiasi program Karang Taruna yang fokus pada pemberdayaan pemuda di kecamatan dan desa-desa sehingga bersaing di era digitalisasi.
“Kalau bekerjasamanya dengan dispora dan dinas ketenagakerjaan itu tepat. Kalau bisa jangan ikut-ikutan yang gitu-gitulah. Jangan sampai ada kesan Karang Taruna menghalau penggawean (pekerjaan, red),” pungkasnya.
Pada APBD 2022, Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran Rp 4,9 miliar dengan target bisa disalurkan kepada 2.645 keluarga penerima manfaat (KPM). Sasaran PKH Inklusif ini adalah warga yang tidak masuk dalam penerima PKH reguler yang bersumber dari APBN maupun PKH plus yang bersumber dari APBD Propinsi.
Untuk diketahui, Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik periode 2022-2027 adalah Ahmad Faiz Muhammad Noer yang sehari-hari bekerja sebagai Tenaga Ahli Bupati non-PNS. (Slv)
