Malang, Investigasi.today – Kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung SMKN 10 Malang sebesar Rp1,2 miliar memasuki babak baru. Dua terdakwa, Dwidjo Lelono selaku Kepala Sekolah (Kepsek) dan Arief Rizqiansyah, Wakil Kepala Sekolah dijatuhi tuntutan berbeda.
Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menjatuhkan tuntutan 5 tahun penjara terhadap terdakwa Dwidjo Lelono. Sedangkan terdakwa Arief Rizqiansyah, dituntut 1,5 tahun penjara.
Menurut Jaksa, tuntutan 5 tahun untuk terdakwa Dwidjo Lelono secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menuntut pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang, Eko Budisantoso.
Menanggapi tuntutan ini, melalui kuasa hukumnya terdakwa pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada Senin (24/1) pekan depan.
Sebelumnya, Kepala SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono yang telah ditetapkan menjadi tersangka, menjalankan aksi korupsinya dengan mengerjakan sendiri proyek pembangunan di SMKN 10 Kota Malang. Tersangka Dwidjo meminjam 11 nama perusahaan rekanan sebagai pihak ketiga pembangunan.
Namun, 11 perusahaan rekanan tersebut tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka hanya diberi kompensasi sebesar 2,5 persen dari setiap proyek. Dan semua pengerjaan proyek di SMKN 10 Kota Malang, dikerjakan sendiri oleh tersangka Dwidjo dan orang kepercayaannya.
Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Kejari Kota Malang menemukan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Tersangka bernama Arif Rizqiansyah (37), yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN 10 Kota Malang.
Selain itu, tersangka Arif juga menjabat sebagai Kepala Revitalisasi, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2019-2020.
Mereka berdua ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2019 dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) 2019-2020 SMK Negeri 10 Kota Malang.
Dari hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Jatim, total kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMK Negeri 10 Kota Malang, sekitar Rp 1,2 miliar (slv)
