Gresik, investigasi.today – Kejari Gresik tengah mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di KPU Gresik sebesar Rp 64 miliar dari dana hibah APBD Gresik.
Saat ini, proses pengusutan dalam.tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
“Kami tengah mengusut penggunaan anggaran Pilkada di KPU Gresik. Saat ini dalam tahap pulbaket,” ujar Kajari Gresik, Nana Riana saat menggelar press rilis di kantor Kejari Gresik, Rabu (16/7/2025).
Ia menyebutkan, Kejari dalam pengusutan kasus ini telah memanggil sejumlah orang KPU Gresik untuk dimintai keterangan. Mereka antara lain, Ketua KPU, Bendahara dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Kami sudah memanggil Ketua KPU, Bendahara, dan PPK,” tandasnya.
Dikatakan Nana, saat Kejari proses Pulbaket ini, pihak KPU akhirnya mengembalikan uang hibah sisa Pilkada 2024 Rp 7 miliar.
“Dari total hibah Rp 64 miliar setelah kami melakukan pemanggilan Ketua KPU, Bendahara dan PKK ada anggaran hibah Ro 7 miliar dikembalikan ke Pemkab Gresik,” ungkapnya.
“Dengan demikian, Kejaksaan telah menyelamatkan uang negara Rp 7 miliar,” imbuhnya.
Meski KPU Gresik telah mengembalikan uang Ro 7 miliar, tambah Nana, tindakan itu tidak menghentikan pengusutan kasus tersebut.
“Meski anggaran Rp 7 miliar sudah dikembalikan, pengusutan tidak berhenti, tetap berlanjut,” tandasnya.
Kasi Pidsus Alifin Nurahmana Wanda menambahkan pengusutan kasus ini setelah Kajari Gresik nendapatkan informasi dari masyarakat.
“Ada informasi dari masyarakat, salah satu dari pemberiatan media massa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Pemkab Gresik, Nanang Setiawan membenarkan, telah ada pengembalian anggaran hibah dari KPU Gresik pada bulan April 2025. Totalnya Rp 7,8 miliar.
“Sudah dikembalikan ke rekening kas umum daerah (RKUD) pada bulan April 2025 Rp 7,8 miliar,” kata Nanang.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Ketua KPU Gresik, Akhmad Taufik. (Ink)
