
Jakarta, Investigasi.today – Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono rencananya akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pekan ini. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan jadwal pemeriksaan itu pada pekan lalu.
“Pekan depan, Andhi klarifikasi, kalo enggak Selasa atau Kamis,” ujar dia pada Jum’at 10 Maret 2023 saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta.
Pahala membocorkan sejumlah materi yang akan diklarifikasi kepada Andhi Pramono nanti. Salah satunya, kata dia, adalah soal rumah mewah Andhi yang disebut berada di Cibubur, Jakarta Timur.X
“Ya karena itu foto yang rumahnya aduhai itu,” kata Pahala. KPK, kata dia, akan menanyakan semua hal yang telah beredar di media sosial, sambil mengecek benar atau tidak laporan harta pejabat bea cukai itu.
Selain itu, Pahala mengatakan KPK juga sudah memegang rekam jejak dari Andhi Pramono. Ia menyebut hal tersebut akan menjadi materi pertanyaan yang akan diajukan kepada Andhi dalam pemeriksaan nantinya.
“Kami sudah tau sejarah dia kemana saja, dari dia masuk PNS, dia ke mana kami sudah tahu,” ujar Pahala. Dia menyebut KPK juga mengetahui perkembangan LHKPN Andhi. Bahkan informasi dari masyarakat juga akan menjadi bahan dalam pemeriksaan nanti. “Buat amunisi,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani juga angkat bicara menanggapi soal kejanggalan dari kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP). Kejanggalan tersebut ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
“Masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima. Ini tentu kami koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di-follow up oleh Inspektorat Jenderal untuk mendalaminya,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Maret 2023. (Slv)