Malang, Investigasi.today – Banyak media mengeluh terkait kerja sama pemberitaan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Berjalan sudah 2 Tahun ini Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang menolak kerja sama dengan media yang dianggap tidak belum terverifikasi di Dewan Pers.
Alasan dari Sekretariat Dewan berdasarkan Himbauan edaran Dewan Pers berapa Tahun ini media yang belum terverifikasi untuk tidak bekerjasama dengan media tersebut.
Sutiman selaku Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekwan, saat dikonfirmasi terkait hal ini di di ruang kerjanya mengatakan “Setiap daerah itu berbeda-beda ambil kebijakan kalau disini ya seperti itu yang bisa kerja sama itu media-media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers,” ujarnya, Jumat (6/3).
Berkaitan dengan kerja sama tersebut Sutiman berjanji masih mau menyampaikan pada Sekwan DPRD. Kebijakan tersebut berbeda dengan Pernyataan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, di kutip dari berita strategi.co.id bahwa Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan edaran tentang Verifikasi Media.
Tertuang di Majalah Tren Peristiwa MATRA INDONESIA dijelaskan juga bahwa Dewan Meminta Syarat Media Verifikasi untuk MOU dengan Pemda itu juga di katakan HOAX. Tak hanya itu di kutip dari INDEPENDENnews.com Ketua Dewan Pers tegaskan tak pernah keluarkan surat edaran larangan liputan media belum terverifikasi.
Terkait kerja sama, keluhan juga muncul dari beberapa awak media yang selama ini kerja sama, pernah terjadi perjanjian kotrak yang sudah di sepakati 10 kali ternyata sepertiga perjalanan kerja sama hanya 7 kali yang terealisasi, akhirnya pihak media enggan melanjutkan kerja sama.
Dari berbagai sumber beberapa media sudah jelas bahwa tak ada larangan soal media terverifikasi atau tidak, selama media tersebut telah terrdaftar di Menkumham, sudah ada ijin usaha, sudah ada SIUP, TDP, NPWP dan surat Kelengkapan lainya itu sudah syah secara hukum.(Utsman)
