Sidoarjo, Investigasi.today – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi berharap pembangunan jembatan layang (fly over) di Bundaran Aloha dan Gedangan Sidoarjo bisa dimulai tahun 2021 mendatang. Pasalnya, pembangunan fly over itu sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya dan Sidoarjo menuju dan dari Bandara internasional Juanda harus melalui rel kereta api.
“Kita sudah berkoordinasi dengan dKementerian PUPR, bahwa memang ada perencanaan dan di Perpres No.80/2019 itu ada pembangunan fly over. Ini juga dari usulan-usulan Pemkab Sidoarjo karena memang kondisinya layak dibangun fly over,” kata Kusnadi saat melakukan reses III di Desa Pepelegi, Sidoarjo, Kamis (12/11) lalu.
Menurut pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa proses pembangunan fly over ini sedianya bisa dimulai tahun 2020. Namun karena ada pandemi Covid-19 sehingga seluruh proyek infrastruktur ditunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi. “Karena adanya Covid-19 akhirnya tertunda, mudah-mudahan tahun depan bisa segera dimulai pengerjaan fisiknya,” kata politisi asal Sidoarjo.
Pengajuan pembangunan fly over di Aloha dan Gedangan Sidoarjo itu sudah cukup lama. Namun karena Pemkab Sidoarjo tak mampu mendanai sendiri sehingga diajukan ke Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk sharing pendanaan. “Pembangunannya nanti akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan anggarannya dari pusat,” beber Kusnadi.
Diakui Kusnadi pembagunan fly over itu bukan persoalan mudah, karena sebagian lahan yang akan dibangun merupakan lahan milik TNI AL dan PT KAI sehingga perlu dikordinasikan dengan baik. “Karena ditangani langsung oleh kementerian PUPR sehingga koordinasi antar instansi menjadi lebih mudah,” tambah Kusnadi.
Sebelumnya, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan rencana tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Sebab, kewenangan penataan dan pembangunan fly over berada di pusat. “Penataan dan penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat,” kata Hudiono.
Senada, Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto menambahkan pembangunan fly over sesuai dengan Perpres No.80/2019 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Adapun tujuannya untuk mengurai kemacetan lalu lintas selama ini.
“Kebetulan sejalan dengan Pepres 80/2019 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Sidoarjo itu kan ketempatan percepatan Perpres 80 di antaranya ya fly over Juanda agar kemacetan di sekitar tidak terjadi lagi,” jelas Heri.
Ada banyak rekayasa untuk mengurai kemacetan di kawasan Bundaran Aloha. Namun dari sekian rekayasa, kemungkinan paling ideal adalah pembangunan fly over. “Ya itu konsep yang ideal untuk memecahkan crowded yang ada di Aloha memang harus ada rekayasa. Ada macam-macam rekayasa di sana. Bisa layang, bisa underpass. Mana yang lebih efisien kalau memang hasilnya visibility (kemungkinan) layang ya dibangun layang,” terang Heri.
Heri menuturkan, saat ini Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan desain pembangunan fly over di Bundaran Aloha. Dan desain itu, kini sudah diusulkan ke pemerintah pusat. “Desain memang kami yang mengusulkan. Namun pembangunannya semua wewenang pusat,” jelas Heri.
Dalam desain fly over, terlihat ada dua fly over yang akan dibangun. Dua fly over itu yakni dari Jalan Juanda turun di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan satu fly over lagi menuju ke Jalan Juanda.
“Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak terpengaruh rel kereta api. Juga menghindari croosing di Bundaran Aloha. Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik fly over tidak menimbulkan kepadatan baru,” pungkas Heri. (Dori)
