Jakarta, investigasi.today – Mengelola Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah ( BUMN/BUMD ), bisa dibilang lebih sulit daripada mengelola perusahaan swasta. Di Perusahaan swasta, sudah jelas kepada siapa manajemen harus bertanggung jawab. Namun tidak demikian pada perusahaan negara maupun perusahaan daerah.
Pada perusahaan negara maupun daerah, sering terjadi tumpang tindih dalam manajemen pengelolaan, karena sering menghadapi kendala seperti adanya kemungkinan intervensi dalam penyusunan struktur organisasi.
Pada perusahaan BUMN/BUMD, budaya perusahaan masih bercorak birokrasi, dan belum banyak mengadopsi budaya perusahaan yang profesional dan transparan. Kendala seperti inilah yang sering membuat perusahaan negara/daerah tidak mampu menghasilkan laba, bahkan cenderung merugi, dan akhirnya perlu subsidi APBN/APBD.
Mensikapi hal tersebut, sekaligus untuk meminimalisir dampat yang tidak sehat terhadap pengelolaan BUMN maupun BUMD, Ketua Umum PWRI Pusat, Suriyanto PD, mengatakan bahwa segala bentuk intervensi harus dihilangkan, dan proses pengambilan keputusan terkait pengelolaannya jangan mengedepankan hirarki yang berbelit belit.
“ Bila BUMN ataupun BUMD ingin maju dan berkembang, pengelolaannya harus profesional dan transparan. Hal ini akan memberikan multiflier effect yang besar bagi perekonomian negara maupun daerah, dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai pemilik yang sesungguhnya,” terang Suriyanto.
Selain itu, lanjut Suriyanto, manajemen BUMN/BUMD harus bisa mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang sehat, profesional dalam mengelola aset negara yang dipisahkan. Apalagi bagi perusahaan pemerintah yang sudah tercatat di bursa. Dengan menjadi perusahaan publik, BUMN maupun BUMD menjadi lebih transparan dan profesional.
Perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD) harus diposisikan menjadi perusahaan yang mandiri sehingga mendapatkan laba untuk menunjang keberlangsungan perusahaan itu sendiri yang pada gilirannya bisa menjadi penopang utama pemasukan pendapatan negara maupun daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“ Bila kita cermati banyak BUMN strategis yang dibutuhkan masyarakat tapi justru malah bangkrut. Ini kan ironis sekali. Kalau pengelolaannya masih ada intervensi dari pejabat yang bermental koruptif, sampai kapanpun, tidak akan pernah maju, apalagi memberi kontribusi bagi negara. Harus dirubah polanya,” tandasnya.
Suriyanto menggaris bawahi, bahwa selama ini institusi BUMN/BUMD masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, badan usaha pemerintah bukan institusi pemerintah. Implikasinya, berbagai kewajiban yang melekat pada pemerintah, melekat pula pada BUMN/BMD. Inilah sumber peluang adanya celah penyelewengan.
Bila perusahaan pemerintah ingin maju, dan berdaya saing, tinggalkan semua bentuk intervensi. Selain itu harus ada equal treatment bagi BUMN/BUMD, dimana perusahaan dituntut harus mendapatkan laba.( Jagad/Utsman )
