
Jakarta, Investigasi.today – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penetapan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), berdasarkan kecukupan alat bukti. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menjawab permohonan praperadilan yang diajukan GS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
“Dalam perkara ini, KPK tentu mengawali dengan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi suap penanganan perkara di MA tahun 2022 yang didasarkan pada adanya lebih dari dua alat bukti, di antaranya berupa berbagai surat termasuk petunjuk komunikasi,” kata Ali Fikri di Jakarta, Rabu (4/1) .
Ia mengatakan dari kecukupan bukti tersebut kemudian berlanjut ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk 10 orang tersangka, yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan.
“Yang kemudian dari proses penyidikan tersangka SD dan kawan-kawan tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara yang tetap menjadi satu kesatuan rangkaian dengan perkara awal,” ucapnya.
KPK pun selanjutnya menemukan kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana berupa penerimaan suap oleh tersangka GS dan kawan-kawan.
“Selain itu, laporan pengembangan penyidikan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” kata dia.
Ali juga menyampaikan bahwa sprindik kepada tersangka GS dilakukan secara patut sesuai KUHAP.
Tim penyidik, kata dia, telah menyampaikan sprindik secara patut kepada tersangka GS sebanyak dua kali, yakni pada 2 November 2022 dikirimkan ke alamat kediaman tersangka sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP.
Berikutnya, pada 11 November 2022 dikirimkan ke alamat rumah dinas jabatan tersangka dan diterima oleh seseorang yang ikut bertempat tinggal di rumah tersebut. Termasuk, juga dilakukan pengantaran langsung ke Gedung MA. (Slv)