Gresik, Investigasi.today – Sejumlah sendi perekonomian sebagai sumber pendapatan daerah (PD) melemah signifikan akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. Hal ini mengakibatkan pendapatan Pemkab Gresik di berbagai sektor terpukul dan menurun secara drastis.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M. Syahrul Munir mengatakan “pandemi Covid-19 berdampak semua sektor PAD Gresik terpukul dan turun hingga 50 persen,” ungkapnya, Selasa (6/10).
Sekretaris Fraksi PKB ini menuturkan penurunan PAD hingga 50 persen itu nyaris menyeluruh di semua sektor. Seperti; PAD dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya.
“Setelah kita evalusi, rata-rata turunnya PAD kita di 2020 sebesar 50 persen dan ini akibat dampak covid,” tandasnya.
Syahrul berharap terobosan Bupati Sambari Halim Radianto dengan me-launching e-BPHTB, bisa mendongkrak PAD dari sektor-sektor tersebut. Pasalnya, pandemi covid menyebabkan ekonomi mengalami resesi yang berdampak pada terjadinya deflasi daya beli masyarakat.
“Untuk itu, DPRD telah memprioritaskan program bantuan keuangan (BK) kepada masyarakat. Kami sepakat BK tak ada pengurangan. Sehingga, diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memulihkan ekonomi,” terangnya.
Sebagai bentuk upaya pemulihan perekonomian terdekat, DPRD telah meminta pemerintah agar menggeliatkan pariwisata desa untuk kemandirian desa. “Saat ini wisata desa jadi primadona dan menghasilkan pemasukan yang luar biasa. Kami akan terus support desa-desa untuk menggeliatkan potensi wisata yang ada di desa-nya masing-masing, karena terbukti bisa membangkitkan perekonomian dan bertahan dari hantaman badai Covid-19,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengatakan pandemi Covid-19 membuat struktur APBD-Perubahan 2020 mengalami penurunan signifikan dari APBD 2020.
Ia mengungkapkan, PAD sebelum APBD-P 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.163.672.913.876. Namun, pasca APBD-P hanya mampu Rp 851.210.832.745,35. “Sehingga, minus sebesar Rp 312.462. 81.130, 65, atau turun sebesar 26,85 persen,” ungkapnya.
Ketua DPC PDIP Gresik ini menambahkan penurunan lain juga terjadi pada dana perimbangan (DP) dari pemerintah pusat. Sebelum APBD-P 2020, ditetapkan sebesar Rp 1.498.276.910,300. Namun, setelah APBD-P turun menjadi Rp 1.355.693.530.362. “Terjadi penurunan hingga Rp 142.582.560.938, atau 9,52 persen,” jelasnya.
Sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah, sebelumnya ditetapkan Rp 752.686.113,000, namun setelah APBD-P berkurang hingga hanya terpenuhi Rp 642.672.200,350. “Sehingga, terjadi penurunan hingga Rp 110.14. 92,650, atau 14,62 persen,” terangnya.
Sektor pendapatan daerah (PD) keseluruhan hingga APBD-P 2020 mencapai Rp 2.854.576.383.457,35. Sementara belanja daerah (BD) mencapai Rp 3.316.580.535.001,57. “Sehingga, ada minus (defisit) sebesar 570 miliar lebih,” pungkasnya. (Adr)
