Surabaya, investigasi.today – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim menggunakan tradisi intelektual pada budaya kerja instansi masing-masing. Tradisi intelektual ini merupakan virus yang baik dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bisa mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Hal tersebut disampaikannya saat Pertemuan bersama Dewan Riset Daerah Prov. Jatim di Ruang Rapat Lantai VII Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (11/12) siang.
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, salah satu bentuk penerapannya yakni mengadakan forum akademis atau pertemuan yang menghadirkan Dewan Riset Daerah/DRD Jatim dan OPD.
Menurutnya, pembangunan di Jatim tidak lepas dari peran besar DRD Jatim yang secara berkelanjutan memberikan masukan kepada pemprov. Dengan kata lain, DRD Jatim memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Jatim agar bisa mengantisipasi kekurangan yang diperoleh.
Kontribusi besar tersebut, karena tugas-tugas DRD Jatim yaitu menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan masukan dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek.
Melihat manfaat penggunaan tradisi intelektual ini, Gubernur Soekarwo meminta Kepala OPD agar merendahkan subyektifitas mengenai instansinya agar bisa menerima obyektifitas dari DRD Jatim. Kepada OPD bisa membiasakan tradisi intelektual dalam bekerja. Ini menularkan virus baik kepada kita, menganalisis setiap permasalahan yang ada kemudian menjadi solusi, jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Riset Daerah Jatim Prof. Dr. Hotman Siahaan mengatakan, sepanjang tahun 2017, DRD Jatim yang mempunyai tiga kelompok kerja (pokja) telah menyelenggarakan tujuh seminar dan mengundang para ahli untuk memberikan masukan terhadap beberapa isu di Jatim. Setiap seminar selesai diselenggarakan, DRD Jatim selalu menyerahkan resume dan rekomendasi kepada Bapak Gubernur, ujarnya.
Dalam pertemuan itu, beberapa paparan dipresentasikan dan menghasilkan rekomendasi. Diantaranya, revitalisasi kinerja pelayanan publik menuju BLUD yang disampaikan Wahyudi Wibowo menghasilkan empat rekomendasi antara lain pemetaan lanjutan di tingkat OPD dalam tiga kategori, pembentukan tim pendampingan lintas kedinasan untuk memberi asistensi teknis dan mendorong perubahan internal, pemprov mengkoordinasikan solusi perihal pembagian kewenangan dan bagi hasil dengan pemkab/pemkot, serta reregulasi tata kelola kelembagaan administrasi.
Selain itu, ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi semakin masif, telah membuat DRD Jatim mementingkan membangun strategi kebudayaan untuk menangkal radikalisme. Dalam strategi tersebut, paling tidak harus mempunyai konten dan ditujukan untuk beberapa OPD Pemprov Jatim seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (yit)
