SURABAYA, Investigasi.Today –
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe, P. B menegaskan bahwa dirinya bakal menindak tegas anggota TNI yang kedapatan melanggar aturan di wilayah tugasnya. Hal itu diutarakan saat apel penegakan keamanan dan ketertiban ( Gaktib), selasa (12/2/2019).
Mayjen Wisnoe menuturkan, jika TNI sebagai institusi Negara, bekerja dengan visi dan misi Kenegaraan dan Pemerintahan, harus dibangun dengan sistem dan manajemen yang tertata bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
“Salah satu upaya TNI dalam pelaksanaan misi tersebut yakni menggelar Operasi penegakkan penertiban serta Operasi yustisi dalam rangka mendukung citra prajurit TNI,” tandas Pangdam V Brawijaya.
Melalui apel Gaktib yang digelar di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Pangdam kembali mengimbau kepada prajurit TNI untuk selalu bersikap netral selama berlangsungnya Pileg dan Pilpres mendatang. Pangdam menegaskan, TNI tetap berkomitmen dan memastikan pelaksanaan pemilihan tersebut, dapat terlaksana dengan aman dan sukses.
“Dalam menyikapi situasi ini, diwajibkan agar seluruh prajurit TNI bersikap netral dan tidak terseret ke arah dunia politik,” kata Pangdam.
Lebih lanjut Pangdam mengatakan Kemajuan teknologi mendatangkan era Revolusi Industri 4.1. Dimana era tersebut, membawa peradaban baru manusia yang lebih maju. Namun, dirinya menilai jika setiap kemajuan selalu memiliki paradox yang berupa ancaman terhadap kemanusiaan itu sendiri.
“Demikian pula dinamika perubahan lingkungan strategis yang sedemikian cepat, telah menghadirkan berbagai bentuk ancaman 4 kontemporer dan bersifat asimetris, proksi dan hibrida yang semakin mengemuka hingga sulit diprediksi,” jelasnya.
Bahkan, dalam menghadapi ancaman tersebut, Pangdam tak segan-segan memerintahkan seluruh prajurit Polisi Militer (POM) untuk mengikuti setiap perkembangan teknologi. “Hal ini, dalam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial dan media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan ingin menjatuhkan nama baik TNI secara individu, maupun institusi melalui penyebaran berita palsu (hoax, red),” tandas Jenderal kelahiran Kota Surabaya ini.
Mantan Wakil Gubernur Akademi Militer tahun 2016 lalu itu juga mengimbau kepada masyarakat, agar tidak ragu-ragu melaporkan oknum anggota TNI yang kedapatan melakukan pelanggaran ke pihak Polisi Militer. “Nanti kalau ada oknum TNI yang kedapatan melanggar peraturan yang sudah di sepakati, segera laporkan ke POM,” pungkas pangdam. (Ink)
